Mengungkap Dalang Korupsi Laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Proyek Rp9,9 Triliun yang Syarat Kejanggalan

BACA JUGA:Banjir Jakarta Makin Parah: 100 RT Terendam, Hampir 1.000 Warga Mengungsi

Pihak yang Mangkir Panggilan

Jurist Tan: Salah satu staf khusus Nadiem Makarim, sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik Kejagung dan saat ini berada di luar negeri. Ketidakhadirannya menimbulkan tanda tanya besar.

Jejak Fakta Penting Kasus Korupsi Chromebook

Berikut adalah rangkuman fakta krusial yang telah terungkap dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook:

Anggaran Menggunung dan Prioritas Janggal: Program Digitalisasi Sekolah mengalokasikan anggaran fantastis Rp9,9 triliun. Nadiem Makarim mengklaim 1,1 juta unit laptop, modem 3G, dan proyektor telah didistribusikan ke lebih dari 77 ribu sekolah.

Harga Menggelembung dan Spesifikasi Diragukan: Dugaan markup harga per unit Chromebook jauh di atas harga pasar (Rp8,5 juta per unit padahal harga pasaran Rp2,5 juta, berpotensi kerugian negara mencapai Rp6,6 triliun). Kualitas perangkat yang diterima sekolah juga di bawah standar atau tidak sebanding dengan harga, dengan spesifikasi rendah (4GB RAM, penyimpanan 32GB) dan sangat bergantung pada internet.

Jaringan Perusahaan Afiliasi yang Mencurigakan: Penyelidikan mengungkap keterlibatan sejumlah perusahaan yang diduga memiliki hubungan afiliasi dengan pihak internal Kemendikbudristek atau lingkaran kekuasaan.

Manipulasi Tender dan Dana BOS yang Diarahkan: Modus operandi disinyalir melibatkan permainan tender yang diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu. Ada indikasi penggelembungan harga juga terjadi melalui pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya fleksibel, namun diarahkan untuk pembelian Chromebook dengan harga yang telah ditentukan.

Pemeriksaan Saksi dan Potensi Keterlibatan Tingkat Atas: Sejumlah pihak, termasuk pejabat Kemendikbudristek, perwakilan perusahaan penyedia, hingga pihak sekolah, telah diperiksa. Nama Nadiem terus disebut karena posisinya sebagai pimpinan kementerian saat kebijakan digulirkan. Penegak hukum berkomitmen mendalami rantai komando dan pengambilan keputusan.

BACA JUGA:Trust ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI

Tanggung Jawab Pemegang Kebijakan

Pemeriksaan Google oleh Kejagung memicu respons dari para pakar hukum pidana.

Hudi Yusuf dari Universitas Bung Karno berpendapat bahwa semua saksi dalam kasus ini bisa menjadi "pintu masuk" untuk mengungkap dalang utamanya, asalkan kualitas pemeriksaan maksimal.

Pembongkaran kasus korupsi seharusnya dimulai dari level tertinggi, yaitu Menteri, karena menteri adalah pembuat aturan strategis.

Abdul Fickar Hadjar dari Universitas Trisakti menyatakan bahwa Kejagung sedang mencari informasi transaksi antara Kemendikbud dan Google untuk menentukan siapa pihak paling bertanggung jawab sebagai tersangka, mengingat adanya kerugian negara.

Menurutnya, semua pihak yang mengetahui peristiwa ini wajib diperiksa, termasuk dari internal Kemendikbud, Google, maupun pihak lain.

BACA JUGA:Huawei MateBook Fold Ultimate Design Resmi Meluncur: Laptop Super Tipis Lebih Ramping dari iPhone 16!

5 Fakta yang Bikin Publik Geram:

Sumber: