KPK Lagi Garap Program Makan Bergizi Gratis, Begini Penjelasan Lengkapnya

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyoroti dan melakukan kajian mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kajian ini dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK sebagai bentuk dukungan lembaga antirasuah terhadap kebijakan strategis nasional di bidang kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini KPK sedang melakukan kajian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Kamis (16/10/2025).

Budi menjelaskan bahwa kajian ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi atau penyimpangan anggaran.

BACA JUGA:Heboh! Emak-emak Geruduk Kantor BGN, Minta Program MBG Dihentikan

“Mengingat dalam program MBG ini melibatkan banyak pihak, KPK akan memberikan rekomendasi agar tata kelola dan mekanismenya berjalan baik,” jelas Budi.

KPK berharap hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah agar distribusi makanan bergizi benar-benar diterima oleh anak-anak yang berhak.

“Kami ingin memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap baik, serta tidak ada penyalahgunaan dalam proses distribusinya,” tegasnya.

Menurut Budi, KPK menggunakan berbagai metode kajian, mulai dari pengambilan sampel data di lapangan, observasi langsung, hingga wawancara dengan sejumlah pihak terkait.

Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta faktual di lapangan, termasuk tantangan teknis dan potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program.

BACA JUGA:Kasus Keracunan Program MBG di Cisarua Meluas, Giliran Siswa SMK Negeri 1 Turut Jadi Korban!

“Pelaksanaan MBG melibatkan banyak stakeholder, sehingga hasil kajian nanti akan disusun secara menyeluruh untuk menghasilkan rekomendasi yang kuat dan komprehensif,” tuturnya.

KPK menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penyelidikan atau penindakan, melainkan upaya preventif (pencegahan) agar program unggulan pemerintah dapat berjalan transparan dan akuntabel sejak awal.

Budi menambahkan, melalui kajian ini, KPK ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Sumber: