BGN Setop Sementara Operasional 1.780 SPPG, Picunya: Masalah Sanitasi dan IPAL

radarpena.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara atau menangguhkan operasional sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan ini bertujuan untuk mengawasi serta memperbaiki kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih higienis dan aman.

Langkah ini menyasar unit-unit pelayanan yang belum memenuhi standar dasar kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Mengapa Ribuan Unit SPPG Dihentikan Sementara?

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penangguhan ini berkaitan erat dengan ketaatan unit terhadap aturan sanitasi. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun jika menyangkut kesehatan generasi muda.

"SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," ujar Dadan, Kamis, 23 April 2026.

Dadan menekankan bahwa angka 1.780 unit yang ditangguhkan ini bersifat dinamis. Artinya, jumlah tersebut bisa berubah dalam satu hingga dua minggu ke depan seiring dengan proses perbaikan yang dilakukan masing-masing unit.

Dari total 26.800 unit SPPG yang ada, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat melalui inspektorat guna memenuhi target efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Perbaikan Keras demi 82,9 Juta Anak Indonesia

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan dukungan penuh terhadap tindakan tegas BGN. Menurutnya, menutup ribuan unit yang tidak sesuai standar adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyempurnakan program besar ini.

"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi, kita sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Menko Zulkifli Hasan.

Ia mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki target penerima manfaat yang sangat besar, yakni mencapai 82,9 juta anak. Mengelola program dengan skala raksasa dalam waktu singkat tentu memiliki tantangan tersendiri.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita satupun enggak boleh ada masalah, karena itu menyangkut anak-anak kita, pemerintah tentu terus berusaha," tambahnya.

Sekolah Diminta Aktif Melapor Lewat Call Center

Pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat, terutama pihak sekolah, sangat krusial untuk menjaga mutu makanan. Menko Pangan mengimbau agar sekolah tidak ragu untuk menyampaikan komplain jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar di lapangan.

Pihak sekolah bisa langsung mengadukan keberatan kepada SPPG terkait. Jika keluhan tersebut tidak segera ditanggapi, pemerintah telah menyiapkan saluran pengaduan khusus yang akan ditindaklanjuti dengan cepat.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di manapun berada, jika ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkas Menko Pangan.

Dengan adanya pengawasan ketat dan perbaikan sistem yang terus berjalan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Sumber: antara