Hemat Rp50 Triliun Setahun! Dampak Penghapusan MBG di Hari Sabtu

Hemat Rp50 Triliun Setahun! Dampak Penghapusan MBG di Hari Sabtu

Ratusan murid di Jakarta Timur alami keracunan setelah makan menu MBG.--

 

radarpena.co.id - Pemerintah terus melakukan penajaman pada program-program prioritas agar lebih efisien dan tepat sasaran. Salah satu langkah besar yang diambil adalah menghapus penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa kebijakan ini mampu menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

Dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta pada Senin, 27 April 2026, Juda menjelaskan bahwa satu hari tanpa penyaluran MBG di hari Sabtu bisa menekan pengeluaran hingga triliunan rupiah.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda Agung.

Efisiensi Anggaran Demi Kualitas Program

Langkah refocusing atau penajaman belanja ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai kebijakan tersebut jauh lebih logis bagi para peserta didik. Menurut Juda, siswa tidak perlu lagi memaksakan diri datang ke sekolah hanya untuk menerima jatah makanan saat hari libur sekolah atau akhir pekan.

Jika kita bedah secara matematis, penghematan ini memberikan dampak besar bagi kesehatan fiskal Indonesia:

  • Per Bulan: Penghematan mencapai sekitar Rp4 triliun (dihitung selama empat pekan).

  • Per Tahun: Total anggaran yang bisa pemerintah hemat menyentuh angka Rp50 triliun.

Selain penghapusan di hari Sabtu, pemerintah juga meniadakan penyaluran MBG saat masa liburan sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi agar pelaksanaan program tetap berjalan berkualitas tanpa membebani kas negara secara berlebihan.

“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” tegas Juda Agung.

Standar Nutrisi dan Pengendalian Defisit APBN

Pemerintah juga memberikan perhatian serius pada aspek kualitas gizi. Kementerian Keuangan secara rutin mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jika ditemukan SPPG yang tidak memenuhi standar nutrisi yang telah ditetapkan, pemerintah tidak akan segan untuk bertindak tegas. Operasional SPPG yang nakal atau tidak standar akan langsung dihentikan sementara.

Penajaman belanja ini juga berfungsi sebagai tameng untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, tekanan harga minyak global menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi nasional.

Meskipun beban subsidi meningkat karena pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi demi melindungi daya beli masyarakat, pengendalian belanja seperti pada program MBG ini menjadi solusi penyeimbang.

Selain melakukan efisiensi, pemerintah tetap optimis melalui optimalisasi penerimaan negara. Fokus utama saat ini mencakup implementasi sistem perpajakan coretax serta memaksimalkan potensi pendapatan dari kenaikan harga komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait