Antisipasi Dampak Kemarau, Bupati Jeje Ritchie Ismail Minta Aparatur Kewilayahan di KBB Responsif

Radarpena.co.id - Mengantisipasi ancaman krisis air bersih selama musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), memperkuat mitigasi kekeringan.

Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, pengerahan armada tangki air, hingga koordinasi ketat dengan pemdes dan instansi terkait.

Langkah responsif ini berkaca pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada 2023, kekeringan sempat melanda delapan kecamatan, meliputi Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu.

Sementara pada 2024, peta terdampak sedikit bergeser ke tujuh kecamatan, yakni Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memastikan pasokan air bersih bagi warga terdampak kekeringan akan tetap terpenuhi. Pihaknya melalui BPBD telah menerjunkan tiga unit armada tangki air untuk menyisir dan mendistribusikan air ke titik-titik rawan krisis air.

“Pemkab Bandung Barat melalui BPBD telah menyiapkan tiga unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Aparatur kewilayahan mulai dari kecamatan dan desa juga kami minta responsif serta aktif melaporkan kebutuhan air bersih masyarakat agar penanganan dapat dilakukan secepatnya,” ujar Jeje.

Bupati Jeje menjamin, distribusi air bersih di Kabupaten Bandung Barat tepat sasaran dengan mengandalkan laporan riil dari aparatur kewilayahan. Di saat bersamaan, pemetaan zona kering dan penyiapan pos pasokan air terus dikebut.

Guna memastikan ketersediaan air, Pemkab Bandung Barat bersinergi dengan PDAM dan pemerintah desa untuk memompa potensi yang ada, baik lewat sumur bor maupun optimalisasi pompanisasi.

Ini adalah langkah konkret Pemkab Bandung Barat dalam merespons Status Siaga Darurat yang dikeluarkan Pemprov Jabar. Komitmen tersebut diperkuat dengan terbitnya SK Bupati yang resmi menetapkan Bandung Barat dalam status siaga darurat kekeringan mulai 1 Juli hingga akhir September 2026.

“Melalui keputusan tersebut, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang ditetapkan berstatus Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau,” katanya.

Ancaman kemarau di Bandung Barat tidak hanya soal krisis air. Merujuk Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, wilayah ini juga dibayangi risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengantisipasi peristiwa terburuk, Pemkab Bandung Barat langsung memetakan zona merah karhutla dan memperketat koordinasi dengan Perhutani.

Sebagai garda terdepan di tingkat tapak, BPBD Bandung Barat kini telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa. Keberadaan Destana diplot untuk mempercepat deteksi dini dan pelaporan bencana, mulai dari krisis air bersih hingga titik api.

Sistem ini mengintegrasikan komunikasi antara TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemdes, relawan, hingga Perhutani dalam satu komando koordinasi.(*)

Sumber: