Ternyata Korban Keracunan MBG Dekati Angka 12 Ribu Orang, Ini Penjelasan Kemenkes

Ternyata Korban Keracunan MBG Dekati Angka 12 Ribu Orang, Ini Penjelasan Kemenkes

Tangkapan layar keracunan MBG di Bandung Barat--

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian serius pemerintah.

umlah korban terus meningkat dan kini diperkirakan mendekati 12 ribu orang, mayoritas merupakan anak-anak dan penerima manfaat di berbagai daerah.

Menurut data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 12 Oktober 2025, jumlah korban keracunan MBG telah menembus 11.000 hingga 12.000 orang.

Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibanding laporan sebelumnya yang dirilis oleh BPOM pada 30 September 2025.

BACA JUGA:13 Siswa SMP di Klaten Diduga Keracunan Menu MBG, Alami Mual hingga Muntah

Dalam data BPOM, tercatat 9.089 korban tersebar di 83 kabupaten/kota dan 28 provinsi. Perbedaan jumlah ini disebut karena laporan baru terus bermunculan seiring investigasi lanjutan di berbagai wilayah.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus ini secara rutin.

Ia menyebut, laporan mengenai jumlah korban disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto setiap minggu.

“Laporan per minggu sudah berjalan. Semua data terkait korban keracunan MBG langsung kami laporkan dan sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Wamenkes Dante di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (13/10/2025).

BACA JUGA:BGN Buka Suara Soal Menu MBG Hanya Kentang Rebus dan Pangsit di Depok, Ini Penjelasannya

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG.

Pemerintah kini fokus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG.

Perpres ini akan mengatur standar keamanan pangan, higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

JPPI juga mendesak pemerintah untuk membersihkan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG serta mengutamakan kualitas gizi dan keamanan makanan dibanding hanya mengejar target distribusi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait