Keracunan Terus Terjadi, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Kasus keracunan menu makanan Makan Bergizi Gratis terus terjadi. Meski demikian DPR menilai Program MBG tidak perlu dihentikan. 

Namun, sejumlah pimpinan DPR RI mendesak agar program prioritas Presiden itu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.

BACA JUGA:Ribuan Kasus Siswa Keracunan MBG, KPAI Desak Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan

“Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said dalam keterangannya, Kamis, (25/9/2025).

Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.

“Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan.

“Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

BACA JUGA:Kasus Keracunan Makanan Tersebar di 17 Provinsi, Ketua DPR: Program MBG Harus Dievaluasi

Senada, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting.

“Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.

Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan. Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah.

Sumber: