Ngeri! Ratusan Ribu Rekening Penerima Bansos Tak Cuma Terindikasi Judol, Tapi Korupsi dan Pendanaan Terorisme

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID — Skandal besar kembali mencuat dari ranah penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Temuan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap fakta mencengangkan: ratusan ribu rekening penerima bansos ternyata terindikasi digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum — mulai dari judi online (judol), tindak pidana korupsi, hingga pendanaan terorisme.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Kamis, 10 Juli 2025, memaparkan bahwa data tersebut diperoleh setelah pihaknya mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penerima bansos dengan data transaksi perbankan dari salah satu bank.

BACA JUGA:Davina Karamoy Kecanduan, Gaya Hidup Baru jadi Panggung Ekspresi Diri

“Ya, kita baru cocokin dari satu bank. Ternyata ada lebih dari 500 ribu NIK penerima bansos yang juga terlibat dalam transaksi judi online,” ungkap Ivan.

Namun yang lebih mengkhawatirkan, dugaan penyalahgunaan rekening bansos tak berhenti pada praktik judi daring.

Ivan menyebut ada pula penerima bansos yang terhubung dengan tindak pidana korupsi dan bahkan kegiatan pendanaan terorisme.

“Ada juga NIK yang terdeteksi terlibat korupsi. Dan yang lebih serius, lebih dari 100 NIK tercatat terlibat dalam aktivitas pendanaan terorisme,” lanjut Ivan.

Sayangnya, Ivan belum membeberkan lebih rinci terkait wilayah atau identitas para pemilik rekening yang dicurigai tersebut.

Ia mengatakan pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, untuk menindaklanjuti temuan ini.

“Nanti ya, nanti kami akan koordinasi dengan Pak Mensos,” ujarnya singkat.

BACA JUGA:Resmi! Persija Jakarta Datangkan Gelandang Baru Brasil Fabio Calonego, Siap Ukir Sejarah Liga 1 2025-26

Menanggapi laporan PPATK tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan keprihatinan serius. Ia mendesak pemerintah agar segera melakukan penelusuran mendalam dan validasi total terhadap seluruh data penerima bansos.

“Temuan ini sangat memprihatinkan. Harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan tuntas. Validasi data sangat penting agar masyarakat rentan tidak menjadi korban dua kali—datanya disalahgunakan, lalu bantuannya dihentikan,” tegas Puan.

Sumber: