KPK Mulai Bicara Soal Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara terkait dugaan korupsi dalam proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.

KPK membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti awal terkait dugaan praktik mark-up atau penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan ditelaah dengan serius, selama disertai data dan informasi yang valid.

BACA JUGA:Menkeu Ogah Utang KCIC Whoosh Dibebankan APBN, Pemerintah Ungkap Opsi Lain

“KPK mengimbau masyarakat yang memiliki informasi awal maupun data terkait dugaan tindak pidana korupsi, untuk segera melapor melalui saluran pengaduan resmi KPK,” kata Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, agar laporan dapat diproses lebih efektif, pengaduan sebaiknya disertai data pendukung agar bisa ditindaklanjuti secara akurat dan objektif.

“Setiap laporan akan kami analisis untuk melihat apakah memang mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak,” jelasnya.

Isu dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh ini kembali mencuat setelah Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan kritik tajam dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official. Ia menyoroti adanya potensi mark-up besar-besaran yang menimbulkan beban utang negara.

BACA JUGA:Okupansi Rendah, Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun Bikin KAI dan Danantara Pusing

Menurut Mahfud, proyek ini awalnya ditawarkan oleh pemerintah Jepang dengan bunga pinjaman sangat rendah, hanya 0,1%.

Namun, pemerintah saat itu justru memilih bekerja sama dengan China yang menawarkan bunga lebih tinggi, yakni 2%, yang kemudian membengkak hingga 3,4%.

Lebih lanjut, Mahfud juga mengungkap bahwa Ignasius Jonan, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan, sebenarnya menolak proyek tersebut karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

“Pak Jonan bilang tidak visibel. Tapi akhirnya beliau malah dicopot,” ujar Mahfud.

BACA JUGA:Viral! Admin Whoosh Disanksi Usai Komentar dengan Kata Kasar Soal Pengganti Shin Tae-Yong

Mahfud juga mengungkap kekhawatiran mengenai beban keuangan negara akibat proyek ini. Ia menyebutkan bahwa bunga utang proyek kereta cepat mencapai Rp2 triliun per tahun, sedangkan proyeksi pendapatan dari tiket hanya Rp1,5 triliun per tahun. Ini tentu menjadi beban fiskal yang signifikan.

KPK mengajak masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki data valid untuk bersama-sama mengawal proyek strategis nasional agar tidak menjadi ladang korupsi. Dengan partisipasi publik yang aktif, upaya pemberantasan korupsi bisa lebih efektif dan transparan.(ayu)

Sumber: