Lirik Janji Prabowo: PLTU Batu Bara Pensiun 75 GW Energi Terbarukan

Radarpena.co.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 pada akhir Mei 2025.

RUPTL PLN-sebagai panduan resmi pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik on grid nasional-tentunya memiliki korelasi terhadap rencana dan target komitmen iklim dan transisi energi di Indonesia.

 

RUPTL PLN pertama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 34,3 persen pada 2034-persentase yang tampak lebih maju dibandingkan bauran EBT saat ini masih di bawah 15 persen.

Namun, apabila kita lihat lebih dalam, target tersebut membuka ruang cukup besar bagi perpanjangan umur pembangkit energi fosil-baik batu bara maupun gas-yang masing-masing bertambah 6,3 gigawatt (GW) dan 10,3 GW. Penambahan kapasitas berbasis fosil pada skala ini tentunya akan mempengaruhi pemenuhan target iklim maupun transisi energi Indonesia

BACA JUGA:Cara Menyembunyikan Last Seen di WhatsApp Versi Terbaru 2025, Privasi Makin Aman!

RUPTL PLN yang dirancang untuk menjadi panduan pengembangan sistem ketenagalistrikan selama 10 tahun mendatang, membagi rencana penambahan pembangkitnya dalam dua periode.

Pada lima tahun pertama, pembangkit fosil direncanakan bertambah 45 persen atau 12,7 GW; sementara EBT 44 persen atau 12,2 GW. Sedangkan dalam lima tahun kedua, pembangkit fosil akan bertambah 10% atau 3,9 GW; sementara EBT 73 persen atau 30,4 GW.

 

Sementara itu, dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang terbit 2022, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi 31,89 persen secara mandiri (unconditional) dan 43,20 persen dengan dukungan internasional (conditional) pada 2030.

Komitmen ini dipertegas Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan di KTT G20 di Brasil bahwa Indonesia akan melakukan pensiun dini PLTU batu bara dalam 15 tahun atau 2040 dan membangun 75 GW pembangkit energi terbarukan.

BACA JUGA:Profesi Cuan Resiko Bui, Bareskrim Polri: 'Operator Digaji Rp 10 Juta'

Jika kita berfokus pada penurunan emisi secara mandiri (unconditional) melalui sektor energi, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

Apakah pengesahan RUPTL baru dapat mendukung upaya mandiri yang dimaksud? Mengingat dokumen tersebut sama sekali tidak menyertakan agenda pensiun dini PLTU existing, bukankah berarti bahwa pemerintah tidak punya rencana terukur untuk menurunkan emisi dengan upaya sendiri?

Sumber: