Tak Dipotong, Dasco Pastikan Anggaran Dana Transfer ke Daerah Aceh Aman

RADARPENA.CO.ID -  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak tidak akan dipotong pada tahun anggaran 2026.

Kepastian ini diperoleh langsung setelah Dasco melakukan komunikasi intensif dengan Presiden RI Prabowo Subianto, yang kemudian disambungkan secara langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Momen penting tersebut terjadi di sela rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (11/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah memaparkan kondisi fiskal dan dukungan keuangan pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.

Ia menegaskan agar pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran yang telah tersedia untuk percepatan pemulihan.

Namun, untuk memastikan kepastian politik dan fiskal di tingkat tertinggi, Purbaya menyampaikan niatnya melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo. Di momen inilah Dasco mengambil inisiatif.

Dikutip dari Antara, rapat sempat dihentikan sejenak ketika Dasco langsung menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menyambungkan sambungan tersebut kepada Menkeu Purbaya.

“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran Anda [dari APBN] akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya setelah mendengar pernyataan Presiden melalui sambungan telepon.

Pernyataan ini langsung disambut positif oleh para kepala daerah dan pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat.

BACA JUGA:VIDEO VIRAL! Sidak DPRK Bireuen: Miris! Saat Warga Berkubang Lumpur, Bantuan Justru Menumpuk di Gudang BPBD

Presiden Prabowo Setujui TKD Aceh Tetap Utuh

Purbaya mengungkapkan, padatnya agenda kenegaraan membuat dirinya belum sempat menghubungi Presiden secara langsung. Namun berkat komunikasi yang difasilitasi Dasco, kepastian akhirnya diperoleh.

“Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah,” ujar Purbaya.

Dengan pernyataan tersebut, pemerintah daerah di Aceh dipastikan tetap menerima anggaran TKD secara penuh, sama seperti tahun sebelumnya, meski kondisi fiskal nasional menghadapi berbagai tantangan.

Rp1,2 Triliun Sudah Disalurkan ke Aceh

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp1,2 triliun kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh.

Penyaluran tersebut dilakukan pada 2 Januari 2026, sehingga menurutnya, persoalan pendanaan tidak lagi menjadi hambatan utama dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

“Dengan demikian, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala bagi daerah-daerah terdampak bencana,” tegas Purbaya.

Dana ini diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan publik, serta bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyampaikan kesimpulan penting dari rapat koordinasi tersebut. Per 10 Januari 2026, upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera akan dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Satgas ini dibentuk oleh pemerintah pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” ujar Dasco.

Dengan pembentukan Satgas ini, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih terarah, cepat, dan terkoordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.

BACA JUGA:Satgas Perumahan: Tahun 2026 Bakal Jadi Awal Kebangkitan Industri Properti

Target Pemulihan Sebelum Ramadhan dan Lebaran

Tak hanya soal anggaran, pemerintah dan DPR juga menetapkan target ambisius dalam pemulihan wilayah terdampak bencana. Dasco menyebut, roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak di Sumatera ditargetkan kembali berjalan normal sebelum bulan Ramadhan.

“Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran,” katanya.

 

Target ini menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan pascabencana menjadi prioritas nasional, baik dari sisi anggaran, kebijakan, maupun pengawasan.

Sumber: