Rakyat Lagi Susah! DPR Ngamuk Bakal Panggil Bos BGN Dadan Hindayana Soal Borong Motor Listrik

Radarpena.co.id - Kabar mengejutkan datang dari Senayan! Komisi IX DPR RI kabarnya tidak tinggal diam melihat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini memicu kontroversi. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan keluhan masyarakat mengenai biaya hidup, kebijakan BGN memborong belasan ribu unit motor listrik justru dianggap sebagai pemborosan anggaran yang luar biasa. Siap-siap, bos BGN Dadan Hindayana bakal kena "sidang" dalam waktu dekat!

Isu ini menjadi perbincangan panas karena masyarakat menilai pengadaan kendaraan operasional tersebut tidak sejalan dengan urgensi pemenuhan gizi nasional. Apakah ini bentuk efisiensi atau justru sekadar bagi-bagi proyek di tengah kesulitan rakyat? Simak fakta-fakta tajam yang berhasil kami rangkum berikut ini.

Sidak Senin Depan: Komisi IX DPR Siap Cecar Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengonfirmasi pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Badan Gizi Nasional. Rapat krusial ini rencananya bakal berlangsung pada Senin, 13 April 2026. Tidak main-main, DPR ingin menguliti habis bagaimana tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi jualan utama pemerintah.

Charles menegaskan bahwa rakyat sedang susah, sehingga setiap rupiah dari APBN harus benar-benar menyentuh perut anak-anak, bukan untuk gaya-gayaan fasilitas operasional. "Hari Senin besok kami akan mengundang BGN bersama beberapa instansi lain, khusus membahas tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/4/2026).

DPR Usul Batalkan Proyek Motor Listrik SPPG, Dinilai Tidak Relevan!

Bukan sekadar memanggil untuk bertanya, Charles Honoris juga berencana membawa usulan ekstrem dalam rapat tersebut: membatalkan total pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kendaraan operasional listrik tersebut kurang relevan dengan tujuan utama program MBG. Dana yang jumlahnya sangat fantastis itu seharusnya bisa dialihkan untuk membeli bahan pangan berkualitas atau susu tambahan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Kebijakan pengadaan motor ini dianggap menghambur-hamburkan uang negara di tengah upaya efisiensi yang sedang pemerintah gembar-gemborkan. Charles menilai, esensi dari program Badan Gizi adalah nutrisi, bukan mobilitas kendaraan yang mewah dan mahal. Transparansi penggunaan anggaran inilah yang kini publik tuntut agar tidak terjadi penyimpangan di masa depan.

Dadan Hindayana Buka Suara: Sudah Terealisasi 21.801 Unit Motor

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan pembelaannya terkait isu miring yang beredar di media sosial. Ia meluruskan spekulasi yang menyebutkan bahwa pengadaan mencapai angka 70.000 unit. Dadan menegaskan bahwa informasi tersebut murni hoaks dan tidak sesuai dengan data di lapangan.

Berdasarkan data resmi, realisasi pengadaan motor listrik ini sebenarnya sudah berjalan secara bertahap sejak Desember 2025. Dari total rencana 25.000 unit, saat ini BGN sudah merealisasikan sebanyak 21.801 unit motor listrik untuk operasional SPPG di seluruh Indonesia. Meski jumlahnya lebih kecil dari rumor yang beredar, angka 21 ribu unit tetap saja dinilai sangat besar dan membebani keuangan negara secara signifikan.

Fakta Pengadaan Motor Listrik BGN yang Harus Kamu Tahu:

• Target awal rencana pengadaan mencapai 25.000 unit motor listrik.
• Realisasi hingga saat ini sudah menyentuh angka 21.801 unit.
• Proyek pengadaan ini sudah mulai dikucurkan sejak Desember 2025.
• DPR menilai kendaraan ini tidak mendesak untuk program pemenuhan gizi.

Senin besok akan menjadi hari penentu bagi nasib program motor listrik ini. Apakah DPR berhasil menekan BGN untuk melakukan efisiensi total, ataukah proyek belasan ribu motor listrik ini akan terus melaju di tengah jeritan ekonomi masyarakat? Kita tunggu hasil pertemuan panas di Senayan nanti! (*)

Sumber: