Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN Rp56 Juta: 21.801 Unit Dipertanyakan, Anggaran Ditolak Menkeu

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, turut angkat bicara terkait polemik ini. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya Kementerian Keuangan pernah menolak pengajuan anggaran pengadaan motor dan komputer untuk program MBG.

Penolakan tersebut bukan berarti pengadaan tidak diperbolehkan, tetapi lebih pada penekanan bahwa program MBG seharusnya memprioritaskan kebutuhan utama, yaitu penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Purbaya juga menyebut akan kembali mengecek pengajuan anggaran terbaru untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas program pemerintah.

"Tahun lalu sempat kita enggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa," ujar Purbaya pada Selasa (7/4/2026).

Tidak Transparan

Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengkritisi metode pengadaan motor listrik ini yang menggunakan sistem e-purchasing. Sistem ini memungkinkan pembelian langsung melalui katalog online pemerintah tanpa proses lelang terbuka.

"Pengadaan motor ini mempergunakan sistem E-Purchasing agar senyap dan tidak bisa dipantau oleh publik, dan hal ini berhasil," Kata Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi.

Meski sah secara hukum, metode ini dinilai kurang transparan dan sulit diawasi publik.

Dia menduga pengadaan motor hingga lebih dari 65 ribu unit dengan nilai mencapai Rp3,2 triliun. 

Ia juga menilai harga motor terlalu mahal dan tidak semua wilayah di Indonesia cocok menggunakan kendaraan listrik jenis tersebut, sehingga berpotensi tidak efisien.

Sumber: