Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN Rp56 Juta: 21.801 Unit Dipertanyakan, Anggaran Ditolak Menkeu

radarpena.co.id - Pengadaan ribuan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kepala SPPG tengah menjadi sorotan publik.

Program yang awalnya ditujukan untuk mendukung operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) ini justru memicu polemik, terutama terkait jumlah unit, harga, hingga prioritas anggaran negara.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025.

BACA JUGA:Kronologi Karyawan Dipaksa Resign Karena Izin Cuti, Atasan Akhirnya Minta Maaf

Kendaraan ini akan digunakan untuk menunjang operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program MBG di berbagai daerah.

“Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan

Menurutnya, jumlah motor listrik yang direalisasikan mencapai 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan, bukan 70.000 unit seperti yang beredar di media sosial. 

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Proses pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.

Namun hingga kini, motor-motor tersebut belum didistribusikan karena masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tambahnya.

BACA JUGA:Hasil Liga Champions: Bayern Munchen Bungkam Madrid, Arsenal Menang Dramatis di Lisbon

Spesifikasi Motor Listrik Rp56 Juta

Dari video yang viral, terlihat deretan motor listrik bergaya trail dan skutik dengan warna biru khas serta logo BGN. Salah satu model yang diduga digunakan adalah Emmo JVX GT, motor listrik bergaya petualang dengan spesifikasi:

• Tenaga hingga 7.000 watt
• Baterai 72V 31Ah
• Jarak tempuh sekitar 70 km
• Fast charging 30%–80% dalam 1 jam

Harga motor ini ditaksir mencapai Rp56,8 juta per unit, yang kemudian memicu kritik publik karena dinilai cukup mahal untuk pengadaan dalam jumlah besar.

Respon Menkeu

Sumber: