Kasus Keracunan Makanan Tersebar di 17 Provinsi, Ketua DPR: Program MBG Harus Dievaluasi

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti serius insiden keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Data mencatat, sejak Januari hingga September 2025 sudah ada 5.626 kasus keracunan yang tersebar di 17 provinsi.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait standar keamanan makanan yang disajikan kepada siswa sekolah.

"Harus selalu dilakukan evaluasi agar bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai anak-anak justru dirugikan," ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

BACA JUGA:Program MBG Pamekasan Bermasalah, Siswa Keracunan dan Temukan Belatung

Program MBG Perlu Evaluasi Total

Puan menegaskan bahwa menjalankan program makan bergizi gratis memang bukan hal yang mudah. Ia meminta pemerintah serta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan distribusi dan pengawasan makanan lebih ketat.

“Pihak-pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi total agar program ini berjalan dengan aman dan efektif,” tegasnya.

Sejumlah sekolah di berbagai daerah sebelumnya melaporkan dugaan keracunan makanan dari program MBG.

Kasus tersebut memunculkan kekhawatiran tentang kualitas dan standar keamanan pangan yang diberikan kepada siswa.

Puan mendesak agar sistem distribusi, pengawasan, dan standar kebersihan makanan diperbaiki sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.

BACA JUGA:Terjadi Lagi Kasus Keracunan Makanan MBG, Kali Ini Ratusan Siswa di Bengkulu

MBG Masih Jadi Prioritas Pemerintah

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah.

Namun, alokasi transfer ke daerah justru direncanakan turun dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026), sehingga pengelolaan anggaran diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran.(fajar)

Sumber: