BGN Setop Operasional Ratusan SPPG di Jawa dan Wilayah Timur Indonesia, Ada Apa?

radarpena.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas demi menjamin keamanan konsumsi masyarakat. Instansi ini baru saja menangguhkan operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Wilayah II (Pulau Jawa) dan Wilayah III (Indonesia Bagian Timur).

Langkah ini bertujuan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara 362 unit SPPG di wilayahnya hingga saat ini. Bahkan, dalam periode singkat antara 6 hingga 10 April 2026, terdapat tambahan 41 unit yang terkena sanksi serupa.

"Sampai hari ini, SPPG di Wilayah II yang dihentikan sementara berjumlah 362 SPPG. Laporan minggu ini, tanggal 6-10 April, terdapat 41 SPPG yang dihentikan sementara. Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan," kata Doni di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.

Berbagai Temuan Pelanggaran di Pulau Jawa

Penertiban ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, BGN menemukan berbagai masalah serius yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Berikut rincian temuan selama pekan kedua April:

• Senin (6/4): Petugas menghentikan 9 unit. Masalahnya bervariasi, mulai dari ketiadaan pengawas gizi di Bogor, penyajian menu tidak layak di Brebes, hingga kendala teknis renovasi dapur di Jawa Timur.

• Rabu (8/4): Angka penindakan melonjak menjadi 15 unit. Tim menemukan dugaan gangguan pencernaan di Cimahi, masalah manajemen di Kendal, serta absennya pengawas gizi di Purworejo.

• Kamis (9/4): Sebanyak 14 unit menyusul untuk ditangguhkan. Keluhan gangguan pencernaan muncul kembali di wilayah Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul, ditambah kendala kekurangan sumber daya manusia di Jakarta Selatan.

• Jumat (10/4): Penindakan menyasar 3 unit terakhir di pekan tersebut karena masalah renovasi yang belum rampung, temuan gangguan pencernaan di Mojokerto, serta menu tidak layak di Sampang, Madura.

Kondisi SPPG di Wilayah Indonesia Timur

Langkah pembersihan ini juga menjangkau bagian timur Indonesia. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mencatat bahwa dari sekitar 4.300 unit yang ada, sebanyak 165 unit telah berhenti beroperasi sementara.

Penyebab utama penangguhan di wilayah timur adalah masalah administrasi dan sanitasi dasar. Ratusan unit tersebut diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak mengantongi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

Komitmen untuk keamanan pangan Masyarakat

Pihak BGN menegaskan bahwa kebijakan penangguhan ini adalah prosedur korektif yang wajib dijalankan. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko terhadap kesehatan masyarakat hanya demi mengejar kuantitas distribusi program.

BGN mewajibkan seluruh dapur atau satuan pelayanan yang sedang ditangguhkan untuk segera melakukan pembenahan total. Mereka hanya boleh kembali beroperasi jika sudah memenuhi standar kualitas pelayanan dan keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di masa depan.

Sumber: antara