BGN Buka Suara Soal Menu MBG Hanya Kentang Rebus dan Pangsit di Depok, Ini Penjelasannya
Menu MBG hanya berisi kentang rebus dan krupuk pangsit--
DEPOK, RADARPENA.CO.ID - Polemik soal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Depok, Jawa Barat, yang hanya berisi kentang rebus dan pangsit kopong, akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Viralnya foto menu MBG yang terlihat “minim isi” memicu kritik warganet karena dianggap tidak sesuai dengan semangat program pemerintah untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi pelajar.
Namun, BGN menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pihaknya memastikan menu pangsit yang disajikan memiliki isian ayam, tahu, dan telur, serta telah memenuhi standar gizi nasional.
Anggota tim investigasi independen BGN, Raniah Salsabila, menjelaskan bahwa pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi cepat setelah isu “pangsit kopong” viral di media sosial.
“Kami sudah meninjau menu yang beredar. Memang benar, pada hari itu peserta menerima satu pangsit goreng, beberapa potong kentang dan wortel rebus, pisang, serta saus tomat. Namun, pangsit goreng tersebut tidak kosong, karena di dalamnya terdapat tahu, telur, dan ayam,” ujar Raniah dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Menurut Raniah, kentang rebus yang disajikan dipilih sebagai alternatif bahan makanan agar tidak ada bahan pangan yang terbuang, sejalan dengan prinsip efisiensi pangan program MBG.
BGN menegaskan bahwa seluruh menu MBG telah dirancang berdasarkan standar gizi nasional, dengan memperhatikan kebutuhan kalori dan makronutrien siswa.
BACA JUGA:Ternyata Mitra-Mitra BGN Dimintai Setoran untuk Program MBG? Ini Penjelasan Lengkap Kepala BGN
Program ini tidak hanya fokus pada rasa dan tampilan, tetapi juga memastikan nilai gizi terpenuhi dengan biaya yang efisien.
“Menu MBG disusun untuk mencapai kecukupan kalori tanpa mengorbankan komponen gizi utama,” jelas Raniah.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian menu MBG di hari lain sudah sesuai dengan pedoman dan tetap memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Polemik ini, menurut BGN, harus menjadi pelajaran penting bagi pelaksana program di daerah agar menjaga konsistensi dalam penyajian dan komunikasi publik.
“Perlu dilakukan evaluasi menu, porsi makanan, serta perbaikan infrastruktur penyediaan pangan bergizi (SPPG) sesuai dengan petunjuk teknis program MBG,” ujar Raniah menegaskan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: