Tarif Tol Selat Hormuz Resmi Berlaku, Iran Mulai Kantongi Pendapatan dari Kapal Transit

Tarif Tol Selat Hormuz Resmi Berlaku, Iran Mulai Kantongi Pendapatan dari Kapal Transit

Iran resmi tarik tarif tol kapal di Selat Hormuz.--

 

radarpena.co.id - Pemerintah Iran akhirnya merealisasikan kebijakan kontroversial dengan menarik pungutan tol bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini menandai babak baru kendali Teheran atas salah satu jalur energi paling vital di dunia tersebut.

Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Haji Babaei, mengonfirmasi pada Kamis, 23 April 2026, bahwa negara tersebut telah menerima setoran dana pertama dari biaya transit ini.

"Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral," ungkapnya sebagaimana dikutip dari kantor berita Tasnim.

Mekanisme Pungutan Berdasarkan Jenis Kargo dan Risiko

Senada dengan hal tersebut, anggota parlemen Alireza Salimi juga memastikan bahwa proses pemungutan biaya sudah mulai berjalan.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, Iran memiliki wewenang penuh dalam menentukan tarif serta mekanisme penagihan.

Besaran tarif tol ini tidak seragam. Pihak berwenang menetapkan biaya yang bervariasi, tergantung pada beberapa faktor berikut:

  • Jenis dan volume kargo yang dibawa kapal.

  • Tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap armada saat melintas.

Meskipun pendapatan sudah mulai masuk, pihak parlemen belum merinci berapa banyak kapal yang telah menyelesaikan pembayaran tol tersebut.

Bayar Pakai Kripto dan Yuan ke Garda Revolusi

Upaya memperketat cengkeraman di Selat Hormuz sebenarnya sudah terendus sejak awal bulan ini. Wall Street Journal (WSJ) sebelumnya melaporkan bahwa Teheran mewajibkan maskapai pelayaran untuk mengatur pembayaran di muka.

Uniknya, koordinasi pembayaran ini kabarnya berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang kripto atau Yuan Tiongkok, sebagai strategi untuk menghindari ketergantungan pada mata uang Barat.

Wacana pembentukan payung hukum terkait biaya koridor maritim strategis ini pun sudah digodok sejak 19 Maret lalu. Tujuannya jelas: mewajibkan setiap negara yang melintas untuk berkontribusi secara finansial kepada otoritas setempat.

Dampak Perang Terhadap Pasokan Energi Global

Kondisi di Selat Hormuz memang sedang tidak menentu. Sejak perang antara AS-Israel melawan Iran pecah pada 28 Februari lalu, aktivitas pelayaran mengalami gangguan hebat. Krisis ini tidak hanya mengguncang pasar energi global, tetapi juga memicu ketakutan akan kehancuran ekonomi yang berkepanjangan.

Di tengah situasi yang memanas ini, ada sedikit ruang napas diplomatik. Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran setelah menerima permintaan dari Pakistan.

Trump menyatakan bahwa gencatan senjata ini akan terus berlaku hingga pihak Teheran mengajukan apa yang ia sebut sebagai "proposal terpadu" untuk mengakhiri konflik.

Namun, selama proposal tersebut belum disepakati, Selat Hormuz tetap menjadi titik panas yang menguras dompet para pelaku industri pelayaran internasional.

"Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral." — Hamidreza Haji Babaei, Wakil Ketua Parlemen Iran.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait