Perundingan Damai AS-Iran: Teheran Kirim Proposal Baru via Mediator Pakistan

radarpena.co.id - Babak baru upaya perdamaian di Timur Tengah mulai bergulir setelah Iran menyampaikan proposal baru untuk perundingan damai dengan Amerika Serikat melalui mediator Pakistan.

Media pemerintah Iran melaporkan pada hari Jumat bahwa langkah ini menjadi angin segar di tengah kebuntuan negosiasi antara kedua belah pihak, meskipun gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir.

Kantor berita IRNA melaporkan bahwa otoritas Iran telah menyerahkan teks proposal tersebut kepada pemerintah Islamabad pada Kamis malam.

Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melalui gelombang serangan mendadak pada 28 Februari lalu memang telah berhenti sementara sejak 8 April. Meski demikian, hingga kini perwakilan Iran dan AS baru menjalani satu putaran perundingan langsung yang sayangnya berakhir buntu.

Dampak Blokade Selat Hormuz dan Lonjakan Harga Minyak Dunia

Selama masa jeda pertempuran ini, ketegangan ekonomi justru semakin meruncing. Iran terus mempertahankan cengkeramannya di Selat Hormuz, yang memutus pasokan minyak, gas, hingga pupuk dalam jumlah besar dari perekonomian dunia.

Sebagai respons balasan, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan milik Iran.

Kondisi ini memicu kekhawatiran baru di pasar global. Pada hari Kamis, Wall Street Journal melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah meminta para pejabat keamanan untuk bersiap menghadapi situasi ini dalam waktu lama.

"Presiden AS Donald Trump telah mengatakan kepada para pejabat keamanan untuk bersiap menghadapi blokade yang akan berlangsung selama berbulan-bulan, yang menyebabkan harga minyak melonjak," tulis laporan tersebut.

Meskipun negosiasi untuk mengakhiri perang belum membuahkan hasil, komitmen untuk menjaga gencatan senjata tetap berjalan. Kepala Kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, menegaskan bahwa negaranya tetap membuka pintu komunikasi.

“Republik Islam tidak pernah menghindari negosiasi,” ujar Gholamhossein Mohseni Ejei dalam sebuah video yang dibagikan oleh situs web Mizan Online.

Namun, tokoh ulama tersebut juga memberikan peringatan bahwa proses diplomasi ini tidak boleh merugikan kedaulatan Iran.

“Kami tentu tidak menerima pemaksaan. Kami sama sekali tidak menyambut perang; kami tidak menginginkan perang, kami tidak menginginkan kelanjutannya,” tegas Ejei.

Tekanan Ekonomi Menghantam Washington dan Teheran

Ketegangan yang berkepanjangan ini terus mengguncang perekonomian kedua negara secara signifikan. Di Washington, pemerintahan Donald Trump menghadapi perdebatan hukum internal yang sengit. Publik dan Kongres mempertanyakan apakah presiden telah melewati batas waktu untuk meminta persetujuan resmi terkait perang dengan Iran.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bersama pejabat pemerintahan lainnya menegaskan bahwa masa gencatan senjata menghentikan hitungan tenggat waktu 60 hari yang ada dalam Resolusi Kekuatan Perang.

“Untuk tujuan Resolusi Kekuatan Perang, permusuhan yang dimulai pada hari Sabtu, 28 Februari telah berakhir,” kata seorang pejabat senior pemerintahan kepada AFP pada Kamis malam.

Tekanan domestik terhadap Trump terus meningkat menjelang pemilihan paruh waktu pada November mendatang. Apalagi, data pemerintah AS pada hari Kamis menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan inflasi yang kini menyentuh angka 3,5 persen.

Kondisi yang jauh lebih berat terjadi di Iran. Sanksi internasional yang bertahun-tahun menjerat ditambah dampak perang baru ini membuat perekonomian negara tersebut kian terpuruk. Militer AS mengeklaim bahwa blokade laut mereka sukses menghentikan ekspor minyak Iran senilai $6 miliar.

Menurut pusat statistik nasional Iran, angka inflasi yang sebelum perang berada di atas 45 persen kini meroket hingga 53,7 persen dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memukul langsung kehidupan masyarakat kelas pekerja di sana.

“Bagi banyak orang, membayar sewa dan bahkan membeli makanan menjadi sulit, dan sebagian tidak memiliki apa pun lagi,” ungkap Mahyar, seorang warga berusia 28 tahun kepada reporter AFP.

Mahyar juga menceritakan bagaimana tempat kerjanya terpaksa mengambil langkah ekstrem akibat krisis ini.

“Perusahaan tempat saya bekerja telah memecat 34 orang - hampir 40 persen dari stafnya,” keluh Mahyar menutup ceritanya.

 

Sumber: