50 Ribu Driver Bakal Kepung Istana pada 21 Juli 2025, Bawa 5 Tuntutan untuk Prabowo

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Gelombang protes besar akan kembali digelar oleh para pengemudi ojek online (Ojol) pada 21 Juli 2025.

Aksi bertajuk “Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI” ini diprakarsai oleh Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, dan diklaim akan diikuti 50.000 Ojol dari Jabodetabek dan berbagai daerah di Indonesia.

Tak hanya aksi fisik, sekitar 500.000 pengemudi juga disebut akan melakukan off bid serentak alias mematikan aplikasi sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap tuntutan mereka.

Lima Tuntutan Utama Ojol untuk Presiden Prabowo

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata, massa Ojol akan membawa 5 tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto:

1. Presiden menerbitkan PERPPU tentang transportasi online.
2. Menetapkan potongan biaya aplikasi 10 persen sebagai harga mati.
3. Memberi diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang.
4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang dinilai diambil sepihak oleh aplikator.
5. Menghapus program-program promo dan sistem pengotakan pengemudi seperti slot, aceng, hub, member, dan hemat.

BACA JUGA:Eks Menag Yaqut Bakal Diperiksa KPK, Ini Kasusnya

BACA JUGA:Cek Penerima BSU 2025 Belum Cair Juga, Ini Penjelasan Lengkap dari Kemnaker

Garda Indonesia juga mengancam sekitar 500 ribu pengemudi Ojol seluruh Indonesia bakal mematikan aplikasi massal atau off bid pada hari aksi.

"Kami dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia bersama berbagai aliansi ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah dari seluruh Indonesia akan melaksanakan aksi "Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI" yang kami targetkan akan dihadiri oleh 50.000 ojol yang akan masuk ke Jakarta secara bergelombang," kata Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata pada Minggu, 21 Juni 2025.

Kekecewaan Terhadap Menhub Jadi Pemicu Aksi

Aksi ini juga disebut sebagai lanjutan dari Aksi 205 (20 Mei 2025), yang hingga kini belum mendapatkan respons resmi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.

Yudha menyesalkan sikap Menhub yang justru memilih bertemu dengan pengusaha aplikator di restoran mewah di saat ribuan pengemudi Ojol menyampaikan aspirasi mereka.

"Hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya yang sedang tertindas oleh kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan aplikator, saat pelaksanaan aksi pun Menteri Perhubungan RI tidak menerima perwakilan peserta aksi saat 20 Mei 2025," tegasnya.

Yudha mengatakan Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat kecil.

Sumber: