KPAI Desak BGN Investigasi Menyeluruh Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Jaktim

radarpena.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil langkah tegas menyusul insiden kesehatan yang menimpa puluhan siswa di Jakarta Timur. KPAI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengungkap penyebab utama keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam kasus ini agar masyarakat, terutama orang tua murid, mendapatkan kepastian.

"BGN wajib melakukan investigasi menyeluruh secara transparan dan segera mengumumkan hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan," kata Jasra Putra, Selasa, 8 April 2026.

Sidak KPAI dan Kondisi Korban di Rumah Sakit

Insiden yang bermula pada Kamis, 2 April 2026 ini berdampak pada 72 siswa dari empat sekolah berbeda, yaitu SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. Sebagai bentuk pengawasan, KPAI telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMUN 91 dan menjenguk para korban yang tengah dirawat.

Saat ini, puluhan pelajar tersebut masih menjalani perawatan intensif di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSKD Duren Sawit, RS Islam Pondok Kopi, dan RS Harum. Terkait hal ini, KPAI menuntut tanggung jawab penuh dari pihak penyelenggara program.

"BGN harus memastikan seluruh pengobatan dan biaya medis anak-anak yang menjadi korban dijamin dan ditanggung sepenuhnya," tegas Jasra.

Evaluasi Total Sistem Tata Kelola MBG

Selain urusan medis, KPAI mendorong adanya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Fokus utama evaluasi mencakup seluruh rantai pasok hingga standar penyimpanan makanan di setiap Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG).

Menurut Jasra, keberhasilan pemulihan program ini sangat bergantung pada cara pemerintah merespons keluhan di lapangan. BGN perlu membuka ruang dialog dengan keluarga korban.

"BGN harus mendengarkan suara dan kekhawatiran anak serta orang tua. Pemulihan program harus berawal dari pelibatan perspektif penerima manfaat," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil uji laboratorium resmi yang dapat menjelaskan pemicu kontaminasi pada paket makanan tersebut.

 

Sumber: