Upaya Cegah Haji Ilegal, Kemenhaj Gelar Kolaborasi Lintas Kementerian

Upaya Cegah Haji Ilegal, Kemenhaj Gelar Kolaborasi Lintas Kementerian

Imigrasi Soetta gagalkan 23 calon haji nonprosedural. --

radarpena.co.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna mencegah praktik haji ilegal menjelang musim keberangkatan ke tanah suci. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan tertib dan aman.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya di tingkat pusat, pengawasan juga menyasar daerah-daerah yang berpotensi menjadi titik keberangkatan jamaah ilegal.

“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jamaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pengawasan dan Deteksi Dini Diperkuat

Selain memperketat pengawasan di bandara, Kemenhaj juga mengoptimalkan langkah deteksi dini di berbagai wilayah. Upaya ini bertujuan untuk menekan praktik penipuan serta pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan setiap calon jamaah mengikuti prosedur resmi sehingga terhindar dari risiko hukum maupun kerugian finansial.

Sinergi Lintas Kementerian Jadi Kunci

Dari sisi koordinasi, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menekankan bahwa sinergi antarlembaga menjadi faktor utama untuk menutup celah keberangkatan ilegal.

“Jika satu orang jamaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan miliar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ujar Achmad.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan visa, seperti penggunaan visa pekerja untuk kepentingan ibadah haji atau umrah.

“Jamaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” kata dia.

Pembentukan Tim Gabungan dan Langkah Preventif

Lebih lanjut, Achmad menegaskan pentingnya pembentukan tim gabungan lintas kementerian. Tim ini akan bekerja secara sistematis mulai dari tahap persiapan hingga proses keberangkatan jamaah.

Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Kemenhaj memandang sinergi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan nasional. Selain itu, upaya ini juga bertujuan memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait