Layanan Haji Ramah Lansia dan Disabilitas: Strategi Kemenhaj Wujudkan Ibadah yang Aksesibel
Imigrasi Soetta gagalkan 23 calon haji nonprosedural. --
radarpena.co.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus berbenah untuk memastikan musim haji 1447 H/2026 M menjadi lebih inklusif.
Pemerintah kini memperkuat kebijakan tata kelola yang berfokus penuh pada jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Langkah strategis ini mencuat dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin, 13 April 2026.
Transformasi ini bertujuan agar pelayanan haji nasional tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh tamu Allah.
Komitmen Pelayanan yang Manusiawi dan Setara
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menekankan bahwa kualitas pelayanan harus menghormati martabat setiap individu. Menurutnya, akses setara adalah kunci utama dalam layanan publik strategis seperti ibadah haji.
“Penyelenggaraan ibadah haji adalah layanan publik strategis yang harus memastikan seluruh jemaah mendapatkan akses yang setara, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Karena itu, layanan kita harus aman, manusiawi, dan aksesibel,” ujar Puji.
Puji menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan fasilitas yang lebih ramah melalui penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas petugas di lapangan. Hal ini menjadi krusial karena data menunjukkan tren peningkatan jumlah jemaah dengan kebutuhan khusus setiap tahunnya.
Tantangan Peningkatan Jumlah Jemaah Lansia
Bukan tanpa alasan Kemenhaj memperketat standar pelayanan ini. Pada musim haji sebelumnya, tercatat lebih dari 44 ribu jemaah lansia dan ratusan penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian ekstra.
Kondisi fisik yang terbatas menuntut kesiapan layanan yang lebih komprehensif. Puji menilai, pendekatan umum sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi dinamika ini. Harus ada pendampingan yang lebih intensif dan berbasis pada kebutuhan spesifik masing-masing individu agar ibadah tetap berjalan lancar.
5 Strategi Utama Kemenhaj untuk Haji 2026
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenhaj telah menyusun sejumlah program unggulan yang akan diterapkan pada keberangkatan haji tahun 2026:
-
Integrasi Data Sejak Awal: Memverifikasi data kesehatan, istitha’ah, serta kondisi fisik jemaah lansia dan disabilitas sejak tahap pendaftaran.
-
Pelatihan Khusus Petugas: Membekali petugas haji dengan keterampilan khusus untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus.
-
Fasilitas Mobilitas: Menyiapkan kursi roda yang memadai serta jalur prioritas di titik-titik krusial ibadah.
-
Monitoring Ketat: Memperkuat sistem pendataan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah secara real-time.
-
Diplomasi Fasilitas: Berkoordinasi aktif dengan otoritas Arab Saudi guna mendukung ketersediaan fasilitas aksesibilitas di tanah suci.
Mewujudkan Haji yang Nyaman dan Bermartabat
Pelayanan menyeluruh ini mencakup semua fase perjalanan, mulai dari kedatangan di asrama haji, akomodasi selama di Arab Saudi, mobilisasi saat puncak ibadah, hingga proses pemulangan ke tanah air.
Puji menegaskan bahwa transformasi ini adalah bagian dari visi besar penyelenggaraan haji Indonesia yang lebih modern.
“Haji bukan hanya soal perjalanan ibadah, tetapi juga pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita ingin memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan bermartabat,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, Kemenhaj menargetkan musim haji 1447 H menjadi tonggak sejarah bagi sistem pelayanan yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan begitu, seluruh jemaah tanpa terkecuali bisa mendapatkan hak pelayanan yang sama saat menjalankan rukun Islam kelima.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: