Gejolak Global Bukan Alasan! BEM SI Desak Pemerintah Jamin Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

Radarpena.co.id - Isu penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berembus kencang di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang mengguncang ekonomi dunia. Menanggapi hal tersebut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) mengambil sikap tegas. Mereka meminta pemerintah tidak menjadikan dinamika geopolitik sebagai dalih untuk menghentikan program yang menjadi tumpuan nutrisi jutaan rakyat kecil ini.

Muzammil Ihsan, Koordinator BEM-SI, menyatakan bahwa menghentikan MBG di tengah krisis justru akan memicu gelombang masalah baru. Menurutnya, program ini seharusnya menjadi bantalan sosial yang menjaga stabilitas masyarakat di tengah ketidakpastian global. Jika operasional MBG disetop, dampak negatifnya akan dirasakan langsung oleh warga kelas bawah serta ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada rantai pasok program tersebut.

Komitmen Pemerintah Diuji: Janji MBG Jangan Sampai Kandas

BEM SI menegaskan bahwa marwah pemerintah kini dipertaruhkan lewat konsistensi menjalankan kebijakan. Penarikan dukungan terhadap program yang telah berjalan hampir setahun ini dinilai hanya akan merugikan publik secara luas. Muzammil menyoroti nasib para tenaga kerja di ribuan unit dapur MBG yang terancam kehilangan mata pencaharian secara mendadak jika proyek strategis ini dibatalkan.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai. Pembatalan MBG akan memicu kerugian kolektif bagi masyarakat, terutama hilangnya lapangan kerja bagi mereka yang sudah terserap dalam ekosistem ini,” tegas Muzammil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Kritik Konstruktif: Dorong Pelibatan Sektor Pendidikan dan Peternak Lokal

Kendati mendukung penuh keberlanjutannya, aliansi mahasiswa tetap memberikan catatan evaluasi yang mendalam. Mahasiswa menyoroti performa 20 ribu dapur MBG yang sejauh ini dianggap belum maksimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Intervensi harga yang terlalu ketat membuat petani dan peternak lokal belum mendapatkan keuntungan optimal. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan sistem pengadaan, bukan penghentian total.

Selain itu, Muzammil mendesak agar pengelolaan dapur MBG lebih banyak mengintegrasikan peran guru dan pihak sekolah. Mengingat sebagian pendanaan program ini bersumber dari alokasi anggaran pendidikan, sangat krusial bagi insan pendidikan untuk terlibat aktif dalam perputaran ekonomi program ini, bukan sekadar menjadi sasaran distribusi semata.

Perspektif Ekonomi: Membangun Kemandirian Pangan di Tengah Krisis

Senada dengan suara mahasiswa, Bramastyo B Prastowo selaku Ekonom dari Adidaya Institute, melihat MBG sebagai peluang emas untuk menciptakan kedaulatan pangan nasional. Baginya, mundur karena tekanan geopolitik adalah langkah keliru. Pemerintah justru harus memutar otak untuk mentransformasi MBG menjadi mesin penyerap komoditas lokal yang tangguh.

“MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan upaya membangun ekosistem pangan yang mandiri dan tahan terhadap guncangan luar. Dengan target puluhan juta porsi setiap hari, ini adalah pasar raksasa bagi nelayan, UMKM, dan petani kita agar devisa negara tidak habis untuk impor,” jelas Bramastyo.

Menuju Target 82,9 Juta Penerima: Harapan Besar Rakyat

Sebagai program unggulan di era kepemimpinan Presiden Prabowo, MBG saat ini telah menjangkau 61,6 juta penerima manfaat dan diproyeksikan menyentuh angka 82,9 juta pada pengujung 2026. BEM SI dan Adidaya Institute sepakat bahwa kemandirian pangan melalui optimalisasi MBG adalah kunci bertahan di masa sulit. Program ini harus terus dipacu agar menjadi sistem hulu-ke-hilir yang kokoh, memastikan perut rakyat tetap terisi sekaligus menjaga nadi ekonomi desa terus berdenyut. (*)

Sumber: