Aturan Baru Potongan Ojol 8 Persen: Kapan Grab dan Gojek Sesuaikan Tarif?

Minggu 03-05-2026,08:30 WIB

Reporter: Ari Nurcahyo|

Editor: Ari Nurcahyo

Aturan Baru Potongan Ojol 8 Persen: Kapan Grab dan Gojek Sesuaikan Tarif?--

radarpena.co.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan besar yang membawa angin segar bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di seluruh penjuru Nusantara. Kepala Negara secara resmi mengumumkan sebuah kebijakan revolusioner yang membatasi ambang batas maksimal potongan komisi oleh perusahaan aplikator transportasi daring.

Melalui aturan terbaru ini, pemerintah memangkas drastis tarif potongan tersebut menjadi maksimal hanya delapan persen yang mulai berlaku pada tahun 2026. Pemerintah menuangkan langkah tegas dan berani ini ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Presiden Prabowo menggaungkan langsung pengesahan regulasi bersejarah ini saat berpidato dengan lantang di hadapan lautan massa. Momen krusial tersebut berlangsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat 1 Mei 2026.

Kehadiran regulasi ini sontak memantik euforia luar biasa sekaligus melahirkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, khususnya bagi para mitra pengemudi yang menanti kejelasan aturan main. Publik dan para pekerja gig economy kini mempertanyakan kapan sebenarnya dua raksasa aplikator, yakni Grab dan Gojek, akan mulai memberlakukan potongan delapan persen tersebut secara nyata di lapangan.

Perombakan Skema Bagi Hasil yang Masif

Sebelum menelisik lebih jauh mengenai jadwal pemberlakuannya, masyarakat perlu memahami besarnya dampak kebijakan fundamental ini. Presiden Prabowo secara khusus menyoroti skema pembagian pendapatan yang selama ini berjalan di ekosistem transportasi daring. Ia menilai sistem lama tersebut sangat merugikan dan menggerus penghasilan bersih para pahlawan jalanan. Selama bertahun-tahun, perusahaan aplikasi menerapkan potongan yang memakan porsi cukup besar, bahkan seringkali menyentuh angka 20 persen, dari setiap transaksi perjalanan maupun pesanan makanan konsumen.

Merespons keluhan tersebut, pemerintah kini merombak total struktur ekonomi digital itu demi menghadirkan asas keadilan yang merata. "Pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang minimal menjadi 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo dengan nada tegas saat menekankan esensi utama dari Perpres tersebut. Kebijakan ini jelas menjadi lompatan raksasa untuk mendongkrak daya beli, memperbaiki taraf hidup, serta memanusiakan para pekerja sektor transportasi daring yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan ekonomi kota.

Grab Indonesia Menunggu Penerbitan Dokumen Resmi

Merespons kebijakan progresif dari pemerintah pusat, manajemen Grab Indonesia langsung angkat bicara memberikan klarifikasi operasional. Chief Executive Officer (CEO) Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyatakan bahwa perusahaannya sangat menghormati arahan langsung dari Presiden Prabowo. Grab juga menegaskan komitmen kuat mereka untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, terutama para mitra pengemudi yang selama ini menjadi tulang punggung operasional perusahaan sehari-hari.

Mengenai waktu pasti pemberlakuan potongan delapan persen tersebut, Neneng menjelaskan bahwa pihak Grab saat ini masih berstatus menunggu langkah administratif lanjutan. Perusahaan membutuhkan salinan resmi dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tersebut untuk membedah rincian regulasi secara komprehensif.

"Saat ini, kami masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar dapat meninjau detail kebijakan tersebut," ujar Neneng dalam keterangan resminya kepada awak media.

Neneng menambahkan bahwa perubahan struktur komisi yang turun drastis hingga angka delapan persen ini bukanlah perkara sepele. Grab menilai penyesuaian tarif ini merupakan sebuah transformasi mendasar dalam model bisnis platform digital yang berfungsi sebagai marketplace. Oleh karena itu, Grab berencana untuk terus berkolaborasi secara intensif dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Grab ingin memastikan implementasi kebijakan ini berjalan seimbang; yakni mampu melindungi pendapatan mitra pengemudi, menjaga tarif layanan tetap terjangkau bagi dompet konsumen, serta menjamin roda industri transportasi daring tetap berputar secara berkelanjutan.