Indonesia di Persimpangan Jalan Board of Peace! Pemerintah Didesak Mundur dari Proyek 'Zonk' Donald Trump

Radarpena.co.id - Eksistensi Indonesia dalam dewan perdamaian internasional untuk Palestina kini berada di titik nadir. Board of Peace (BOP), sebuah lembaga yang awalnya digadang-gadang sebagai mesin rekonstruksi pasca-perang di Gaza, terbukti lumpuh total dan gagal menjalankan program strategisnya. Alih-alih membangun kembali wilayah yang hancur, dewan bentukan Donald Trump ini justru kehilangan fokus akibat eskalasi militer Amerika Serikat yang memilih menyerang Iran dalam sebulan terakhir. Situasi ini memicu alarm keras: apakah Indonesia masih layak bertahan di lembaga yang kian tidak efektif ini?

Keterlibatan Jakarta dalam struktur BOP—terutama posisi strategis sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF)—kini menuai kritik pedas dari para pakar Hubungan Internasional. Tanpa adanya jaminan kemerdekaan yang jelas bagi rakyat Palestina, posisi Indonesia berisiko dipersepsikan sebagai pendukung sistem administrasi "teknokratis" yang justru melanggengkan penjajahan gaya baru. Jika pemerintah tidak segera menyiapkan strategi keluar (exit strategy), kredibilitas diplomasi bebas aktif kita yang dibangun puluhan tahun terancam runtuh seketika.

Kegagalan Mandat Board of Peace: Janji Rekonstruksi Gaza yang Menguap Begitu Saja

Sejak diperkenalkan di Davos pada awal 2026, Board of Peace menjanjikan stabilisasi dan transisi pemerintahan ke Otoritas Palestina (PA). Namun, Duta Besar Bunyan Saptomo membongkar fakta pahit bahwa dewan ini justru menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803. BOP tidak memiliki peta jalan yang pasti menuju negara Palestina yang berdaulat, melainkan hanya menawarkan janji-janji bersyarat yang menggantung.

“Saat ini, fokus BOP sudah buyar. Ketua dewan, Donald Trump, justru lebih sibuk mengurus serangan ke Iran daripada memikirkan perundingan damai atau pembangunan kembali infrastruktur Gaza yang porak-poranda,” tegas Dubes Bunyan dalam seminar virtual AMEC hari ini (30/3).

Defisit Dana Raksasa: Komitmen 75 Miliar Dolar AS Hanya Isapan Jempol?

Krisis finansial menjadi paku terakhir pada peti mati efektivitas BOP. Dari total kebutuhan dana pembangunan ulang Gaza yang mencapai 75 miliar dolar AS, komitmen internasional yang terkumpul baru menyentuh angka 17 miliar dolar AS. Ketimpangan dana yang sangat kontras ini menjadikan program rekonstruksi sekadar wacana di atas kertas.

Indonesia sendiri dikabarkan mengambil langkah hati-hati dengan menunda setoran bantuan senilai satu miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun. Langkah penundaan ini dianggap masuk akal karena tidak adanya transparansi dan laporan kinerja dari BOP kepada Dewan Keamanan PBB. Mengucurkan dana triliunan rupiah ke lembaga yang tidak menunjukkan progres nyata hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara yang sia-sia.

MUI Desak Indonesia Angkat Kaki dari BOP Sebelum Juni 2026

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Luar Negeri menyarankan pemerintah untuk segera menentukan momentum pengunduran diri. Batas waktu laporan enam bulan BOP ke PBB pada akhir Juni 2026 dianggap sebagai timing yang paling tepat. Jika tidak ada laporan progres yang jelas, maka tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tetap terikat dalam aliansi yang tidak akuntabel tersebut.

Sebagai solusi alternatif, Ormas-ormas Islam Indonesia kini mulai mengalihkan fokus dukungan melalui "Asia Pasifik Coalition for Palestine and Al Aqsa". Aliansi regional ini diharapkan mampu menggalang bantuan kemanusiaan yang lebih murni melalui jalur filantropi, tanpa perlu terjebak dalam pusaran kepentingan politik negara-negara besar yang seringkali mengabaikan aspirasi sejati rakyat Palestina.

Kritik Akademisi: Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Bidak Catur' Kepentingan Asing

Kritik tajam juga datang dari kalangan akademisi yang merasa posisi Indonesia di BOP tidak lagi membanggakan. Dr. Ryantori dari Universitas Moestopo mengingatkan bahwa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang harus dijaga. Ia menilai, perilaku Israel yang tetap tidak pro-perdamaian di dalam BOP seharusnya menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk berhenti menjadi pengikut agenda asing yang merugikan kedaulatan Palestina.

“Dalam konteks BOP, saya tidak merasa nyaman dengan posisi kita saat ini. Kita tidak boleh hanya diperintah atau mengikuti skema yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan global. Indonesia harus memimpin secara berdaulat, bukan sekadar menjadi pelaksana dari perspektif negara lain,” tegas Dr. Ryantori.

Risiko Pelanggaran UUD 1945: Posisi Militer Indonesia di ISF Jadi Sorotan Tajam

Dr. Asep Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menambahkan bahwa posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF sangat berat secara moral dan konstitusional. Tanpa adanya target kemerdekaan Palestina, kehadiran pasukan internasional ini dikhawatirkan justru memberikan ruang bagi pemukim Israel untuk merayap masuk dan mengambil alih wilayah Gaza secara perlahan. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 yang menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Partisipasi tanpa jaminan kedaulatan bagi Palestina berpotensi dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan. Oleh karena itu, konsolidasi dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah harus dimaksimalkan untuk mencegah agar keberadaan Board of Peace tidak berakhir menguntungkan agenda perluasan wilayah pihak tertentu di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. (*)

Sumber: