GEGER! Ketua BEM UGM Kena Teror Usai Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Menteri HAM Pigai Pasang Badan

Radarpena.co.id - Dunia kampus kembali memanas setelah muncul isu dugaan intimidasi yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Isu ini meledak tak lama setelah sang mahasiswa menyampaikan kritik pedas terhadap program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sontak saja, publik langsung berspekulasi: apakah ada tangan-tangan kekuasaan yang mencoba membungkam suara mahasiswa?

Merespons kegaduhan tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, langsung memberikan pernyataan tegas. Mantan aktivis 1998 ini menjamin bahwa pihak istana atau kementerian tidak berada di balik aksi teror tersebut. Ia menekankan bahwa di era demokrasi saat ini, membungkam kritik dengan cara-cara kuno bukanlah gaya pemerintah.

Pigai: Pemerintah Tidak Pernah Gunakan Hukum untuk Bungkam Rakyat

Natalius Pigai menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga hak asasi manusia, terutama hak untuk berpendapat. Ia memastikan tidak ada instruksi apa pun untuk menekan mahasiswa yang vokal menyuarakan keresahannya terkait kebijakan negara. Bagi Pigai, kritik adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi untuk memperbaiki kualitas layanan publik.

“Pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah menggunakan hukum untuk kepentingan membungkam hak asasi manusia warga negara,” tegas Pigai saat memberikan keterangan resmi di Kementerian HAM, Jumat (20/2/2026).

Pigai juga meminta semua pihak untuk tidak langsung menarik kesimpulan tanpa data yang valid. Hingga saat ini, kejelasan mengenai bentuk teror maupun siapa dalangnya memang masih simpang siur. Karena itulah, ia mendesak aparat kepolisian untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam agar spekulasi liar tidak semakin bola salju di tengah masyarakat.

Jangan Politisasi Urusan Perut Rakyat!

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM juga menyoroti adanya narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kepentingan Pemilu 2029. Ia merasa gerah jika program yang bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat kecil justru dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu.

Menurutnya, mendapatkan asupan gizi, pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan prima adalah hak asasi yang paling fundamental. Menolak atau meniadakan program tersebut dengan alasan politik justru dianggap merugikan kelompok rentan yang sangat membutuhkan bantuan negara.

“Program untuk rakyat jangan dipolitisasi. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan makan, kesehatan, dan pendidikan,” ucap Pigai dengan nada bicara yang lugas.

Kritik Boleh, Tapi Harus Punya Etika

Sebagai sosok yang dibesarkan di jalanan sebagai aktivis, Pigai sangat menghargai keberanian mahasiswa dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. Namun, ia juga memberikan catatan penting soal tata krama dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Baginya, kebebasan berbicara bukan berarti bebas menghina atau menjatuhkan martabat pihak lain.

Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika. Kritik yang membangun haruslah berfokus pada substansi perbaikan layanan masyarakat, bukan sekadar menyerang personal atau menyebar narasi tanpa landasan kuat.

“Kita ini bangsa yang menjunjung etika. Kritik boleh, tapi jangan menghina,” tambahnya lagi sebagai pengingat bagi para intelektual muda.

Fokus Utama: Pastikan Rakyat Hidup Layak

Menutup keterangannya, Natalius Pigai berharap polemik teror terhadap Ketua BEM UGM ini segera terungkap pelakunya agar fokus pemerintah tidak teralihkan. Pemerintah ingin tetap konsisten dalam menjamin standar internasional hak asasi manusia melalui distribusi layanan dasar yang merata.

Tujuan akhir dari setiap kebijakan sosial adalah memastikan rakyat hidup sehat dan terdidik. Oleh karena itu, sinergi antara kritik dari mahasiswa dan eksekusi dari pemerintah sangat dibutuhkan demi kemajuan peradaban hukum di Indonesia. - Hasyim Ashari/Disway - 

Sumber: