Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Uang Ratusan Juta Disita!
Wali Kota Madiun--Pemkot Madiun
radarpena.co.id - Awal tahun 2026 menjadi masa "bersih-bersih" besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, Wali Kota Madiun, Maidi, resmi terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim penyidik lembaga antirasuah tersebut pada Senin (19/1/2026).
KPK mengonfirmasi telah menyita sejumlah uang tunai dalam jumlah fantastis sebagai barang bukti awal dari operasi senyap ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tim di lapangan berhasil mengamankan uang yang diduga kuat sebagai bagian dari praktik korupsi.
BACA JUGA:Siap-siap! Arknights: Endfield Meluncur 22 Januari 2026, Intip Fitur dan Gameplay-nya
“Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” ujar Budi dalam keterangan resminya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta sore ini.
9 Orang Diterbangkan ke Jakarta
Dari total 15 orang yang sempat diamankan di wilayah Madiun, KPK memutuskan untuk membawa 9 orang ke Jakarta guna pemeriksaan intensif, termasuk sang Wali Kota.
Status: Saat ini pemeriksaan masih berlangsung di Gedung Merah Putih.
Tenggat Waktu: Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Wali Kota Madiun (apakah akan menjadi tersangka atau saksi).
OTT Kedua di Tahun 2026
Penangkapan Wali Kota Madiun ini tercatat sebagai OTT kedua yang dilakukan KPK sepanjang bulan Januari 2026. Hal ini menunjukkan tren penindakan KPK yang semakin agresif di awal tahun.
Sebagai kilas balik, sebelumnya KPK juga telah menggebrak dengan OTT pajak pada 9-10 Januari lalu yang menyeret:
Kepala KPP Madya Jakut (Dwi Budi)
Kasi Pengawas KPP Madya Jakut (Agus Syaifudin)
Dan sejumlah konsultan pajak serta staf perusahaan swasta.
Hingga saat ini, KPK belum memerinci secara mendetail terkait proyek atau kasus pajak apa yang menyeret orang nomor satu di Madiun tersebut. Namun, keterlibatan 15 orang dalam satu kali operasi mengindikasikan adanya jaringan atau kongkalikong yang melibatkan birokrat dan pihak swasta.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: