Anwar Ibrahim Mengamuk! Malaysia Desak AS Bebaskan Nicolas Maduro

Radarpena.co.id - Dunia internasional kembali terguncang pasca serangan militer mendadak Amerika Serikat yang berakhir dengan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Kabar ini tak hanya membuat pasar global waspada, tetapi juga memicu reaksi keras dari pemimpin negara-negara Asia Tenggara. Salah satu yang paling lantang menyuarakan protes adalah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim.

Dalam sebuah pernyataan darurat yang ia sampaikan di Kuala Lumpur pada Ahad (4/1/2026), Anwar Ibrahim mengecam keras aksi koboi Washington tersebut. Ia menilai penangkapan paksa sang pemimpin Venezuela beserta istrinya merupakan sebuah tindakan yang melampaui batas kedaulatan negara. Apakah ini tanda-tanda ketegangan baru antara Timur dan Barat? Publik tentu sangat FOMO untuk memantau bagaimana posisi Indonesia dan negara tetangga lainnya dalam menyikapi drama politik global ini.

Malaysia Sebut Penangkapan Maduro Sebagai Pelanggaran Hukum Internasional yang Nyata

Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengaku mengikuti perkembangan di Caracas dengan keprihatinan yang sangat mendalam. Baginya, operasi militer berskala besar yang AS lancarkan untuk membekuk kepala negara berdaulat adalah tindakan yang tidak lazim dalam diplomasi modern. Anwar secara tegas menyebut langkah ini sebagai penggunaan kekuatan yang ilegal.

"Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat," tegas Anwar dalam keterangannya. Ia tidak memberikan ruang kompromi dan mendesak agar Presiden Maduro beserta istrinya segera mendapatkan kebebasan tanpa syarat dan tanpa penundaan yang berlarut-larut.

Preseden Berbahaya: Anwar Ibrahim Peringatkan Risiko Penggulingan Paksa

Bagi Anwar Ibrahim, isu ini bukan sekadar soal suka atau tidak suka pada sosok Maduro. Ia menyoroti dampak jangka panjang terhadap tatanan dunia. Menurutnya, penggulingan secara paksa terhadap kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui intervensi militer eksternal akan menciptakan preseden yang sangat berbahaya bagi negara-negara lain di masa depan.

Langkah ekstrem semacam ini dianggap mampu mengikis batasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara. Jika hukum internasional tidak lagi dihormati, maka kerangka hukum yang menopang perdamaian dunia akan melemah. Anwar khawatir jika tindakan ini dianggap wajar, maka stabilitas politik negara manapun bisa terancam oleh intervensi militer dari luar sewaktu-waktu.

Biarkan Rakyat Venezuela Tentukan Nasib Sendiri Tanpa Tekanan Asing

Perdana Menteri Malaysia ini juga menekankan bahwa hak untuk menentukan masa depan politik sepenuhnya berada di tangan rakyat Venezuela, bukan pihak luar. Berdasarkan kacamata sejarah, Anwar mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan yang dipaksakan melalui kekuatan militer eksternal justru sering kali mendatangkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Venezuela saat ini sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan tekanan sosial yang hebat. Anwar berpendapat bahwa intervensi tiba-tiba dari militer Amerika Serikat hanya akan menambah penderitaan rakyat sipil di sana. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa perubahan kekuasaan yang tidak natural justru memicu instabilitas yang lebih parah di negara tersebut.

Dialog dan De-eskalasi: Jalan Keluar Paling Kredibel Menurut Malaysia

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non-blok dan kedaulatan, Malaysia menyerukan agar semua pihak kembali ke meja perundingan. Anwar Ibrahim percaya bahwa keterlibatan yang konstruktif melalui dialog adalah jalan paling kredibel untuk melindungi warga sipil dan menjaga perdamaian global. De-eskalasi kekuatan militer harus segera dilakukan agar aspirasi sah rakyat Venezuela tidak terganggu oleh suara tembakan dan ledakan.

Malaysia memandang penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional sebagai harga mati dalam menjaga hubungan damai antarnegara. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Malaysia akan tetap memantau situasi ini dengan saksama dan terus mendesak agar tatanan internasional yang adil tetap ditegakkan tanpa adanya intimidasi militer dari negara mana pun.

Kini, publik menunggu apakah desakan dari pemimpin Malaysia ini akan didengar oleh Washington atau justru diabaikan. Yang jelas, suhu politik dunia di awal tahun 2026 ini benar-benar sedang membara. - ANTARA - 

Sumber: