Instruksi Tegas Presiden Prabowo ke Kapolri dan Jaksa Agung: Habisi Mafia Beras yang Tikam Rakyat

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan perintah tegas kepada aparat penegak hukum untuk memberantas praktik curang dalam tata niaga beras.

Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Minggu (20/7/2025), Prabowo menyingkap adanya mafia pangan yang secara sistematis menipu rakyat demi keuntungan pribadi.

"Masih banyak permainan jahat dari beberapa pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini pelanggaran!" tegas Presiden Prabowo di hadapan peserta kongres.

BACA JUGA:Viral Isu Merek Beras Oplosan, Kepala BPOM: Belum Ada Laporan yang Meninggal Dunia

Tak hanya mengecam, Prabowo juga langsung menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu.

"Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu," kata Prabowo dengan nada tinggi.

Ia menegaskan bahwa praktik curang ini bukan sekadar pelanggaran dagang biasa, tetapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi serius yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa praktik manipulasi harga beras menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Jika dibiarkan, akumulasi kerugian selama lima tahun bisa menembus angka fantastis: Rp1.000 triliun.

"Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat," ujar Prabowo.

BACA JUGA:Aksi Nyaris Bakar Diri Achmad Hidayat di Depan Kantor PDIP Surabaya

Lebih jauh, Prabowo membandingkan besarnya kerugian akibat mafia beras dengan potensi pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Anda bisa bayangkan, seratus triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita bisa hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan seribu triliun itu," jelasnya, menggugah kesadaran publik dan elite kebijakan.

Pernyataan keras Presiden ini menandai komitmen pemerintahannya untuk tidak mentoleransi praktik kecurangan yang merugikan rakyat kecil.

Sumber: