Urusan Beras, Presiden Prabowo Panggil Kapolri hingga Mentan Rabu Malam: Ada Apa?

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam (30/7).

Pertemuan tertutup yang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB itu membahas persoalan serius terkait kualitas beras yang beredar di pasaran.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, para pejabat yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.

BACA JUGA:Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali Tutup Usia, Dimakamkan Usai Zuhur di Bekasi

“Presiden menyoroti pelanggaran terhadap standar mutu beras premium dan medium. Arahan beliau jelas: tindak tegas semua pelaku yang terbukti melanggar,” kata Teddy dalam pernyataannya yang dikutip dari akun resmi Sekretariat Kabinet.

Langkah ini menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat sebanyak 212 merek beras premium dan medium tidak sesuai standar pemerintah.

Menteri Pertanian Amran menegaskan bahwa penegakan hukum akan dijalankan terhadap pihak-pihak yang menjual beras oplosan atau bermutu rendah.

Sementara itu, Kapolri mengungkapkan bahwa penyidikan telah ditingkatkan terhadap empat produsen besar yang diduga mengoplos beras, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR. Mereka termasuk dari total 16 produsen besar yang telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri.

BACA JUGA:Usai Diperiksa KPK Selama 8 Jam, Eks Stafsus Nadiem Bungkam Soal Dugaan Korupsi Google Cloud

“Penyidik juga telah memeriksa 39 saksi, 4 ahli, dan melakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti. Garis polisi telah dipasang di lokasi produksi dan gudang milik para produsen,” ujar Kapolri.

Kasus ini menjadi perhatian nasional lantaran menyangkut stabilitas pangan dan perlindungan konsumen.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga mutu dan kepercayaan publik terhadap pasokan beras nasional.

 

Sumber: