DPRD DKI: Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Harus Bebas Pungutan!

radarpena.co.id - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk segera mengawasi praktik di lapangan terkait program sekolah swasta gratis. Legislator meminta pemerintah memberikan sanksi administratif bagi sekolah yang masih nekat membebani siswa dengan berbagai biaya tambahan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, mengingatkan bahwa setiap sekolah yang bergabung dalam program ini sudah terikat aturan yang jelas. Sejak awal, sekolah swasta telah menyepakati komitmen untuk meniadakan biaya pendidikan bagi siswa.

"Kalau dari awal kan sudah ada MoU, sudah ada perjanjian bahwa sekolah gratis tidak boleh memungut biaya," kata Muhammad Subki di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Komitmen MoU dan Indikasi Pelanggaran

Langkah tegas ini muncul karena adanya indikasi pungutan biaya dalam penyelenggaraan Program sekolah swasta gratis. Pihak dewan menilai praktik tersebut telah menyalahi aturan dan justru menambah beban ekonomi orang tua siswa yang seharusnya terbantu.

Subki menekankan agar pihak sekolah memegang teguh nota kesepahaman (MoU) yang telah mereka tanda tangani. Dengan adanya anggaran dari pemerintah, sekolah swasta seharusnya fokus pada pemberian layanan pendidikan yang lebih optimal tanpa mencari celah pungutan lain.

"Jadi jangan lagi ada pungutan, karena sebetulnya program ini bagus," ujarnya.

Anggaran Cukup untuk Operasional Sekolah

DPRD memastikan bahwa dana yang mengalir untuk program ini sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Anggaran tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pembiayaan untuk pelatihan guru hingga pengelolaan perpustakaan.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk menarik biaya dari murid. Di sisi lain, dewan memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan yang berencana memperluas jangkauan program ini pada Juni 2026 mendatang. Target penerima manfaat akan meningkat signifikan, dari yang semula hanya 40 sekolah menjadi 103 sekolah.

Harapan Efisiensi Tidak Mengganggu Program

Meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, Muhammad Subki berharap sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ia ingin memastikan bantuan untuk masyarakat melalui sekolah swasta gratis ini tidak terhambat oleh kebijakan pemotongan dana.

"Saya berharap efisiensi yang terjadi tidak sampai mengganggu program sekolah swasta gratis," katanya menambahkan.

Kebijakan ini menjadi langkah besar bagi warga Jakarta untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Pengawasan ketat dari Disdik diharapkan mampu menjaga integritas program agar benar-benar gratis tanpa embel-embel biaya rahasia.

Sumber: antara