Sekolah Swasta Gratis Jakarta Berpeluang Ditambah, Pramono: Termasuk Madrasah

 

radarpena.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawa kabar segar bagi dunia pendidikan di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengisyaratkan adanya peluang besar untuk menambah jangkauan program sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta.

Rencana perluasan ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Pramono menjelaskan bahwa langkah penambahan ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Ia berharap adanya tambahan ruang fiskal dari DPRD DKI Jakarta agar program ini bisa menyasar lebih banyak institusi pendidikan di masa mendatang.

“Mudah-mudahan, ke depan, kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah (sekolah swasta gratis),” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Komitmen Keadilan Pendidikan bagi Madrasah

Salah satu poin penting dalam rencana perluasan ini adalah inklusivitas program. Pramono menegaskan bahwa kebijakan sekolah gratis tidak boleh memihak dan harus menyentuh sekolah madrasah swasta. Hal ini demi memastikan seluruh anak-anak di Jakarta mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa terkecuali.

“Ya, pokoknya harus adil bagi semuanya, termasuk madrasah,” tegas Pramono dengan optimis.

Pernyataan Gubernur ini muncul sebagai respons positif atas aspirasi yang berkembang dalam legislatif. Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, secara resmi mengusulkan agar madrasah swasta masuk dalam radar program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Subki menyampaikan usulannya secara langsung kepada jajaran eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. "Saya mengusulkan kepada gubernur dan jajarannya agar sekolah gratis disusul nanti dengan madrasah swasta gratis," ungkap Subki.

Menghapus Sekat Diskriminasi Pendidikan

Pihak legislatif memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027 yang kini sudah menyasar 103 sekolah. Meski demikian, Subki mengingatkan bahwa masih banyak sekolah swasta lain, khususnya madrasah, yang menanti perhatian serupa dari pemerintah daerah.

Menurut Subki, pemisahan akses bantuan antara sekolah umum dan madrasah tidak seharusnya terjadi secara berkepanjangan. Ia menekankan bahwa siswa madrasah merupakan warga asli Jakarta yang orang tuanya memiliki kontribusi yang sama terhadap pembangunan daerah melalui pajak.

"Perlu dicatat bahwa di Jakarta ada juga pendidikan yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, yaitu madrasah. Mereka anak Jakarta, mereka membayar pajak, maka jangan sampai diskriminasi ini kepanjangan," kata Subki menjelaskan urgensi usulannya.

Dengan adanya lampu hijau dari Gubernur Pramono Anung, harapan masyarakat Jakarta untuk mendapatkan akses pendidikan gratis yang lebih luas dan merata kini semakin terbuka lebar.

Fokus pemerintah selanjutnya tinggal menyelaraskan kebutuhan anggaran dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia di Jakarta.

Sumber: antara