Momen Polisi Bagi Snack ke Buruh saat Demo di DPR

Radarpena.co.id - Suasana berbeda terlihat dalam aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Kamis ini. Di tengah pengamanan, sejumlah personel Polri tampak membagikan air mineral dan makanan ringan kepada para peserta aksi dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa kehadiran kepolisian dalam aksi tersebut tidak semata-mata untuk menjaga keamanan, melainkan juga sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat.

"Kami hadir untuk melayani dan melindungi seluruh masyarakat. Pembagian air mineral dan snack ini merupakan bentuk empati kami agar massa aksi tetap terjaga kondisinya, sehingga penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan tertib," katanya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Ia menuturkan, koordinasi dan sinergi antara personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat terus diperkuat demi memastikan jalannya aksi tetap kondusif, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat di sekitar kawasan DPR/MPR tidak terganggu.

Selama berlangsungnya unjuk rasa, kondisi di lapangan terpantau aman, tertib, dan terkendali.

"Pendekatan persuasif dan dialogis yang dikedepankan aparat kepolisian mendapat respons positif dari massa aksi, mencerminkan kehadiran Polri sebagai institusi yang humanis dan profesional dalam mengawal demokrasi," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kepolisian mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh di Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, menyebutkan sebanyak 685 personel gabungan diterjunkan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan kondusif.

"Kami menyiapkan 685 personel untuk pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa hari ini," katanya kepada awak media, Kamis (15/1/2026).

Aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan titik kumpul di Gedung DPR RI, lalu berlanjut ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Massa aksi terdiri dari elemen KSPI dan Partai Buruh.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dijadwalkan menyampaikan sejumlah tuntutan utama dalam aksi tersebut. Salah satunya terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar ditetapkan sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau setara Rp5,89 juta per bulan, serta penerapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas KHL.

Selain itu, massa buruh juga mendesak revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.

Isu lainnya yang disuarakan meliputi dorongan kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, serta penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kalangan buruh.

Kapolres Metro Jakarta Pusat juga mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara damai dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat pengguna jalan diminta mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan DPR RI dan Kemnaker selama aksi berlangsung.

Sumber: