Perdana Pasca Perang 2026, Warga Gaza dan Tepi Barat Beri Suara di Pemilihan Umum

Perdana Pasca Perang 2026, Warga Gaza dan Tepi Barat Beri Suara di Pemilihan Umum

Warga Palestina di Gaza & Tepi Barat ikuti pemilihan kota pertama pasca-perang 2026.--

radarpena.co.id – Untuk pertama kalinya sejak perang dahsyat melanda Gaza, warga Palestina akhirnya kembali memberikan suara mereka dalam pemilihan kota yang berlangsung Sabtu, 25 April 2026.

Meski suasana pemungutan suara ini diselimuti persaingan politik yang sengit serta rasa kecewa yang cukup meluas, momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi demokrasi di wilayah tersebut.

Antusiasme di Tengah Keterbatasan

Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah mencatat hampir 1,5 juta orang terdaftar sebagai pemilih di Tepi Barat. Sementara itu, di wilayah Deir al-Balah, Gaza, terdapat sekitar 70.000 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap.

Laporan dari lapangan menunjukkan pemandangan yang kontras. Di wilayah al-Bireh dan Deir al-Balah, petugas tampak siaga menyambut warga yang datang.

Meski jumlah pemilih pada pagi hari sempat dilaporkan rendah, angka partisipasi mulai merangkak naik hingga menyentuh 15 persen menjelang siang hari.

Bagi sebagian warga, momen ini adalah ajang untuk menaruh harapan pada perubahan nyata di tingkat lokal.

“Kita harus melihat perubahan setiap empat tahun melalui pemilihan umum... Kita tidak bisa mengubah situasi, tetapi kita berharap untuk mengganti orang-orang yang mungkin lebih baik dan membantu mengembangkan masyarakat,” kata Khalid Eid (55), seorang warga al-Bireh setelah memberikan suara.

Peta Politik: Fatah vs Independen

Menariknya, pemilihan kali ini didominasi oleh daftar calon yang berafiliasi dengan partai Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas, serta deretan calon independen. Tidak ada daftar calon yang mewakili Hamas dalam kompetisi ini.

Di beberapa wilayah, persaingan terasa sangat personal. Di Nablus, misalnya, kota ini diperkirakan akan mencatat sejarah dengan memilih walikota perempuan pertama.

Namun, proses ini bukan tanpa hambatan. Mohammad Dweikat dari Nablus sempat mengeluhkan adanya upaya penghalangan bagi beberapa calon dalam daftarnya untuk berpartisipasi.

Ujian Demokrasi dan Harapan Pembangunan Kembali

Uni Eropa menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai kemajuan penting dalam reformasi pemerintahan lokal. Koordinator PBB, Ramiz Alakbarov, juga memuji kredibilitas proses yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan.

Bagi dunia internasional, pemilu ini adalah solusi untuk melihat transparansi di tubuh Otoritas Palestina yang sering kali diterpa isu korupsi. Namun, di mata warga yang tinggal di bawah kendali militer seperti di Tulkarem, harapan tersebut terasa lebih tipis.

Seorang pengusaha, Mahmud Bader, mengungkapkan pandangan skeptisnya:

“Pendudukan (Israel) adalah pihak yang menguasai Tulkarem. Itu hanya akan menjadi citra yang ditunjukkan kepada media internasional – seolah-olah kita mengadakan pemilihan, negara, atau kemerdekaan.”

Eksperimen di Gaza yang Hancur

Khusus di Deir al-Balah, pemilu ini merupakan sebuah "eksperimen" politik pasca-perang. Wilayah ini dipilih karena penduduknya relatif tidak mengungsi meski Gaza telah kehilangan lebih dari 72.000 jiwa akibat konflik yang meletus Oktober 2023 lalu.

Karena keterbatasan listrik di Jalur Gaza, tempat pemungutan suara di Deir al-Balah ditutup lebih awal pada pukul 17.00 WIB untuk memudahkan penghitungan manual di siang hari. Sementara di Tepi Barat, TPS tetap dibuka hingga pukul 19.00 WIB.

Bagi pemuda seperti Mohammed al-Hasayna (24), pemilu ini adalah simbol ketangguhan.

“Kami adalah rakyat yang berpendidikan dengan tekad yang kuat, dan kami pantas memiliki negara kami sendiri,” tegasnya. “Kami ingin dunia membantu kami mengatasi bencana perang. Cukup sudah perang – sudah saatnya kita bekerja untuk membangun kembali Gaza.”

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait