Demi Hemat Energi, Bangladesh Pangkas Jam Kerja dan Larang Lampu Pernikahan

 

radarpena.co.id - Pemerintah Bangladesh baru saja mengambil langkah drastis untuk menghadapi badai krisis energi global. Mulai Jumat, 3 April 2026, negara ini resmi memangkas jam operasional kantor serta toko, bahkan melarang penggunaan lampu hias pada pesta pernikahan. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas lonjakan harga energi dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Perlu kamu tahu, Bangladesh sangat bergantung pada impor untuk memenuhi 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya. Meskipun stok bensin dan solar saat ini masih mencukupi, pemerintah memilih bersiap menghadapi jalur pasokan yang mulai terasa "tidak aman".

Aturan Baru Jam Kerja dan Operasional Bank

Untuk menekan konsumsi listrik, Dhaka memerintahkan seluruh kantor pemerintah, swasta, hingga perbankan untuk tutup satu jam lebih awal. Kebijakan ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Jalur pasokan bahan bakar tidak aman... baik kantor pemerintah maupun swasta akan beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 4 sore, sementara bank akan tetap buka dari pukul 9 pagi hingga 3 sore," ungkap Sekretaris Pemerintah Senior, Nasimul Gani, dalam konferensi pers Kamis malam.

Perubahan ini juga berdampak pada pusat perbelanjaan. Jika biasanya mal buka hingga larut malam, kini mereka wajib tutup pada pukul 6 sore. Namun, jangan khawatir, toko bahan makanan tetap mendapat izin buka seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan pokok warga.

Pesta Pernikahan Tanpa Lampu Dekoratif

Salah satu aturan yang cukup mencolok adalah larangan pencahayaan dekoratif. Awalnya, larangan ini hanya menyasar pusat perbelanjaan, namun kini pemerintah memperluasnya hingga ke acara pernikahan.

Di Bangladesh, pernikahan biasanya menjadi pesta besar yang melibatkan ratusan tamu dengan dekorasi lampu yang sangat meriah hingga menerangi lingkungan sekitar. Dengan aturan baru ini, gemerlap lampu hias tersebut harus dipadamkan demi mengamankan cadangan energi nasional.

Efisiensi Anggaran dan Pembatasan Perjalanan Dinas

Langkah penghematan ini tidak hanya menyasar sektor publik, tetapi juga internal pemerintahan. Berikut adalah beberapa poin efisiensi yang diberlakukan:

• Pengadaan Barang: Departemen pemerintah dilarang membeli kendaraan dan komputer baru.

• Biaya Jamuan: Pembatasan ketat untuk pengeluaran jamuan acara kerja.

• Pelatihan Pejabat: Misi pelatihan luar negeri ditangguhkan sepenuhnya, sementara pelatihan domestik dipotong hingga 50 persen.

• Transportasi Sekolah: Pemerintah mempertimbangkan pengadaan bus listrik untuk menyesuaikan jadwal sekolah dan perguruan tinggi yang kemungkinan akan berubah.

Para pejabat memprediksi bahwa rangkaian kebijakan ini mampu memangkas setidaknya 30 persen dari total konsumsi bahan bakar nasional.

Upaya Mengatasi Defisit Energi

Saat ini, sekitar 60 persen listrik di Bangladesh berasal dari gas impor. Sementara itu, solar menjadi tumpuan utama bagi sektor pertanian di wilayah tersebut. Demi menjaga stabilitas, Bangladesh tengah mengupayakan pinjaman sekitar US$2 miliar dari donor multilateral.

Selain kebijakan di atas, pemerintah juga telah membatasi pembelian BBM, menghentikan operasional sebagian besar pabrik pupuk, hingga mengerahkan polisi untuk menjaga SPBU. Langkah tegas ini terbukti dengan hasil razia besar-besaran belakangan ini.

"Pemerintah melakukan sekitar 5.000 razia dan menyita sekitar 400.000 liter bahan bakar yang diperoleh secara ilegal antara 3 Maret dan 1 April," pungkas juru bicara Divisi Bahan Bakar dan Energi.

Melalui strategi ini, pemerintah berharap dapat melindungi rakyat dari dampak buruk ketidakpastian jalur pasokan energi global yang kian mengkhawatirkan.

Sumber: