Harga Minyak Memanas, FSPPB Bongkar Beban Pertamina dan Desak Reformasi Tata Kelola Migas

Radarpena.co.id - Gejolak geopolitik di Timur Tengah mulai memberi tekanan serius terhadap sektor energi nasional. Lonjakan harga minyak mentah global dan pelemahan kurs rupiah dinilai memperbesar beban Indonesia sebagai negara net importir minyak, sekaligus memunculkan risiko baru bagi ketahanan energi domestik.

Di tengah tekanan itu, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendorong reformasi tata kelola migas sebagai solusi strategis. Serikat pekerja ini menilai pembenahan regulasi dan penguatan struktur bisnis energi nasional tidak lagi bisa ditunda.

FSPPB Soroti Beban Energi Kini Bertumpu ke Pertamina

Wasekjend I FSPPB Aryo Wibowo menilai lonjakan biaya energi nasional kini lebih banyak ditanggung Pertamina. Menurutnya, perusahaan menahan tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia demi menjaga pasokan tetap aman dan harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Aryo menyoroti belum adanya kompensasi tunai yang dinilai sepadan terhadap beban yang dipikul Pertamina. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan bila berlangsung berkepanjangan.

FSPPB melihat situasi ini bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi isu strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kami melihat seakan-akan keuangan Pertamina dikorbankan untuk menanggung selisih kenaikan harga minyak dunia tanpa kompensasi tunai dari Pemerintah,” ujarnya dalam webinar yang diselenggarakan FORWATGI, Rabu (29/4/2026).

RUU Migas dan Reintegrasi Pertamina Dinilai Mendesak

Di tengah tekanan geopolitik, FSPPB mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada penguatan Pertamina. Salah satu dorongan utama ialah percepatan pengesahan RUU Migas sebagai fondasi pembenahan sektor energi.

Selain regulasi, FSPPB juga menekankan pentingnya reintegrasi bisnis Pertamina dari hulu ke hilir. Langkah ini dinilai dapat memperkuat efisiensi, memperkokoh rantai bisnis migas nasional, sekaligus menjadi benteng menghadapi ancaman krisis energi di masa mendatang.

Menurut Aryo, jika bisnis migas dijalankan secara terpisah-pisah, justru berpotensi melahirkan transaksi yang tidak efisien dan melemahkan daya tahan perusahaan.

Lonjakan Harga Minyak Disebut Geser Beban Fiskal ke Korporasi

Pakar Energi Komaidi Notonegoro melihat tekanan harga minyak dunia tidak hanya mengguncang fiskal negara, tetapi juga mengalihkan beban besar ke Pertamina.

Menurutnya, peran perusahaan energi nasional sangat vital karena distribusi energi menjangkau hingga wilayah terpencil. Karena itu, keberlanjutan Pertamina menjadi isu yang tak bisa dipisahkan dari stabilitas pasokan energi nasional.

Komaidi mengingatkan risiko terhadap keberlangsungan perusahaan dapat menjadi serius jika dukungan regulasi dan kompensasi tidak diperkuat pemerintah.

Reformasi Tata Kelola Migas Dinilai Jadi Jawaban Hadapi Krisis

Dorongan reformasi tata kelola migas kini menguat seiring tekanan global yang belum mereda. Isu ini tak lagi semata bicara efisiensi industri, tetapi juga strategi menjaga Indonesia menghadapi guncangan energi global.

Reintegrasi Pertamina, percepatan RUU Migas, serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dinilai menjadi kombinasi solusi yang dibutuhkan agar sektor energi nasional lebih tangguh.

Sumber: