Said Didu Bongkar Anggaran EO Pemerintah Rp30 T: Tempat Korupsi Paling Aman!

radarpena.co.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melontarkan kritik pedas terkait tata kelola anggaran negara. Kali ini, ia menyoroti penggunaan jasa Event Organizer (EO) dalam berbagai agenda pemerintah yang ia nilai sebagai bentuk pemborosan sekaligus celah praktik rasuah.

Dalam program talkshow "Rakyat Bersuara", Said Didu secara blak-blakan menyebut bahwa EO dalam kegiatan instansi negara merupakan "tempat korupsi paling aman". Ia mendesak pemerintah segera menghentikan praktik tersebut untuk menyelamatkan uang rakyat.

"EO acara pemerintah cabut semua. Hampir semua kegiatan pemerintah, bahkan halalbihalal, pakai EO," tegas Said Didu saat berdiskusi dengan jurnalis senior Aiman Witjaksono yang dikutip pada Minggu 5 April 2026. 

Kritik Said Didu bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan besaran angka yang sangat fantastis di balik penggunaan jasa penyelenggara acara ini. Ketika Aiman mempertanyakan seberapa besar perputaran uang di sektor tersebut, Said Didu memberikan estimasi yang mengejutkan.

"Menurut saya, untuk seluruh daerah [nilainya] di atas 30 triliun," jelas pria yang menjuluki dirinya sebagai "Manusia Merdeka" tersebut.

Ia mengaku khawatir karena ketergantungan pemerintah terhadap EO telah masuk ke ranah kegiatan yang bersifat seremonial sederhana. Mulai dari peresmian SPBU hingga acara silaturahmi internal, instansi pemerintah cenderung menyerahkan teknis pelaksanaan kepada pihak ketiga yang memakan biaya besar.

"Itu harus dicabut. Coba lihat lembaga yang anggarannya besar, itu EO yang mengatur semua," tambahnya lagi.

BACA JUGA:Penampakan Kabel Jembatan Soekarno Manado Bergetar Saat Lindu M 7,6, Warga Panik!

BACA JUGA:Viral Mobil 'Makan Bergizi Gratis' Jemput Penumpang di Bandara Lombok, BGN Bereaksi

Profil Said Didu: Sang Kritikus Teknokrat

Muhammad Said Didu bukan orang baru di dunia birokrasi. Ia merupakan seorang birokrat senior dan pengamat kebijakan publik yang memiliki latar belakang pendidikan kuat di bidang teknik dan manajemen industri dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sepanjang kariernya, Said Didu pernah menduduki posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005–2010. Selain itu, ia pernah mengemban amanah sebagai Komisaris Utama PTPN IV, Komisaris PT Bukit Asam Tbk, hingga Staf Khusus Menteri ESDM.

Setelah menanggalkan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2019, ia bertransformasi menjadi salah satu kritikus paling vokal. Fokusnya meliputi pengelolaan BUMN, utang negara, hingga isu kerakyatan seperti pembelaan warga terdampak proyek strategis nasional (PSN) di PIK-2. Gaya bicaranya yang teknokratis dan berbasis data membuat pandangannya sering kali memicu diskusi hangat di ruang publik.

Hingga berita ini turun, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan Said Didu mengenai besaran anggaran EO yang disebut mencapai angka triliunan rupiah tersebut.(*).

Sumber: