Gaji Menteri Prabowo akan Dipotong 25% demi Efisiensi APBN, Begini Jawaban Menko Airlangga

radarpena.co.id - Isu panas mengenai rencana pemotongan gaji menteri sebesar 25 persen terus menggelinding di ruang publik.

Meski menjadi buah bibir, pemerintah menegaskan bahwa wacana efisiensi ini masih bersifat informal dan belum mengetuk pintu pembahasan resmi kenegaraan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan klarifikasi langsung mengenai posisi pemerintah saat ini.

Menurutnya, sejauh ini belum ada rapat koordinasi yang secara khusus mengulas pengurangan take home pay maupun tunjangan para pembantu presiden.

BACA JUGA:Kendaraan Dinas DKI Pakai Pelat Putih di Puncak, Pemprov Buka Suara

"Belum pernah kita bahas," tegas Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Airlangga menambahkan, meskipun ide tersebut telah mencuat ke permukaan, hal itu belum masuk ke dalam agenda prioritas yang diformalkan.

Ia menyarankan agar pihak yang pertama kali melontarkan usulan tersebut memberikan penjelasan lebih mendalam terkait latar belakang urgensinya.

Menkeu Purbaya: Keputusan Final di Tangan Presiden Prabowo

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga senada dengan Airlangga. Ia memastikan bahwa urusan "dompet" para menteri ini masih dalam status wait and see.

BACA JUGA:Herlangga Wisnu Murdianto Ditunjuk Jadi Plh Kajari Karo Gantikan Danke Rajagukguk

Purbaya menekankan bahwa kebijakan yang menyangkut hak keuangan pejabat negara merupakan hak prerogatif pimpinan tertinggi.

"Belum, belum. Nanti dari Pak Presiden (Prabowo Subianto), bukan dari saya keputusannya," jelas Purbaya singkat.

Meski demikian, Menkeu memberikan sinyal positif. Ia secara pribadi menyatakan tidak keberatan jika kebijakan tersebut benar-benar dieksekusi demi kepentingan stabilitas fiskal negara. "Kalau untuk menteri sih tidak apa-apa," tambahnya.

Efisiensi APBN: Bukan Sekadar Gaji Menteri

Munculnya wacana pemotongan gaji ini sebenarnya merupakan bagian dari napas besar pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja negara.

Sumber: