Prabowo Pilih Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh yang Pernah Dipenjara di Era Jokowi

Radarpena.co.id - Nama Mohammad Jumhur Hidayat kembali meledak di ruang publik. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik tokoh buruh senior itu sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 April 2026.

Penunjukan ini langsung menyedot perhatian karena bukan sekadar pergantian menteri biasa. Sosok Jumhur membawa sejarah panjang sebagai aktivis buruh vokal, figur sosial, sekaligus tokoh yang kerap berada di tengah pusaran dinamika kebijakan nasional.

Langkah Prabowo menunjuk Jumhur juga dinilai mengejutkan, mengingat rekam jejaknya yang pernah bersinggungan keras dengan pemerintah, termasuk kasus kontroversial pada era Presiden Joko Widodo terkait penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

Kini, figur yang dulu dikenal di garis demonstrasi justru masuk lingkar inti pemerintahan.

Jumhur Hidayat Resmi Gantikan Hanif Faisol

Dalam susunan kabinet terbaru, Jumhur Hidayat menggantikan Hanif Faisol yang mendapat penugasan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pergantian ini bukan hanya rotasi jabatan, tetapi juga memunculkan tafsir politik baru karena membawa tokoh dengan latar belakang aktivisme ke kursi strategis sektor lingkungan hidup.

Penunjukan Jumhur dinilai menandai babak baru dalam perjalanan panjangnya di panggung nasional.

Dari aktivis buruh, tokoh sosial, hingga kini menjabat menteri, lintasan kariernya menghadirkan narasi yang sulit diabaikan.

Dari Aktivis Buruh ke Kursi Menteri

Jumhur bukan nama asing di dunia pergerakan buruh Indonesia.

Ia lama dikenal sebagai figur vokal yang kerap menyuarakan isu ketenagakerjaan dan kepentingan pekerja, terutama sejak era reformasi.

Dalam banyak dinamika kebijakan nasional, namanya kerap muncul di garis depan perdebatan publik.

Karena itu, masuknya Jumhur ke kabinet memunculkan perhatian besar. Banyak yang melihat ini bukan sekadar penunjukan pejabat, tetapi simbol menarik ketika tokoh pergerakan masuk ke jantung pemerintahan.

Transformasi dari aktivis jalanan ke pejabat negara menjadi salah satu alasan mengapa pelantikan ini cepat menjadi sorotan.

Jejak Kontroversi yang Kembali Disorot

Di balik penunjukan ini, publik juga kembali menyoroti salah satu episode paling kontroversial dalam perjalanan politik Jumhur.

Sumber: