Prabowo Pilih Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh yang Pernah Dipenjara di Era Jokowi

Pada 2020, ia menjadi tersangka terkait keterlibatannya dalam aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kasus itu berkembang menjadi sorotan nasional karena berkaitan dengan ketegangan besar antara pemerintah dan kelompok buruh dalam merespons kebijakan ketenagakerjaan.

Dalam perkara tersebut, Jumhur kemudian divonis 10 bulan penjara.

Fakta bahwa sosok dengan rekam jejak seperti itu kini dipercaya mengisi kursi menteri membuat reshuffle kali ini memunculkan diskusi luas.

Bagi sebagian pihak, ini dibaca sebagai kejutan politik. Bagi yang lain, ini dilihat sebagai langkah berani.

Kenapa Penunjukan Ini Jadi Sorotan?

Ada beberapa alasan mengapa pelantikan Jumhur langsung menjadi perhatian.

Pertama, latar belakangnya sebagai aktivis buruh senior memberi warna berbeda dibanding figur teknokrat yang biasa mengisi posisi kementerian.

Kedua, rekam jejak kontroversialnya menambah dimensi politik dalam reshuffle ini.

Ketiga, penempatan Jumhur di Kementerian Lingkungan Hidup memunculkan rasa penasaran publik mengenai arah kebijakan yang akan dibawanya.

Karena itulah pelantikan ini tak hanya dilihat sebagai pergantian jabatan, tetapi juga langkah strategis yang sarat pesan.

Reshuffle Prabowo Kirim Sinyal Politik Baru?

Masuknya Jumhur ke kabinet memunculkan spekulasi bahwa reshuffle kali ini membawa pesan lebih luas dari sekadar reposisi menteri.

Prabowo dinilai memberi ruang bagi figur dengan latar belakang aktivisme untuk masuk dalam struktur pemerintahan.

Jika dibaca dari perspektif politik, langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal pendekatan baru dalam merangkul tokoh-tokoh yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

Apalagi Jumhur selama ini dikenal sebagai figur yang tidak asing dengan kritik terhadap kebijakan negara.

Kini justru ia berada di posisi untuk menjalankan kebijakan.

Tantangan Baru di Kementerian Lingkungan Hidup

Sumber: