Reshuffle Kabinet Panas! Syahganda Sebut Jumhur Hidayat 'Setara 10 Menteri', Ini Dampaknya ke Kekuatan Prabowo

Radarpena.co.id — Dinamika politik nasional kembali memanas usai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo pada 27 April 2026. Langkah ini langsung memicu sorotan tajam, terutama setelah Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, melontarkan pernyataan mengejutkan soal sosok Jumhur Hidayat.

Dalam diskusi publik bertajuk BUKA FAKTA yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bersama MediaTrust.ID di Jakarta, Kamis (30/4/2026), Syahganda menilai keputusan memasukkan Jumhur ke dalam kabinet bukan langkah biasa. Ia bahkan menyebut nilai strategis Jumhur setara dengan 10 menteri sekaligus.

“Satu Kepala Jumhur Setara 10 Menteri”

Menurut Syahganda, latar belakang Jumhur sebagai aktivis dan pimpinan buruh dengan basis massa mencapai enam juta anggota menjadi kekuatan politik yang sangat besar. Hal ini membuat kehadiran Jumhur di kabinet bukan sekadar simbol, melainkan faktor penentu keseimbangan kekuasaan.

“Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 27 April lalu merupakan langkah konsolidasi kekuasaan. Tujuannya sekaligus untuk mengoptimalkan kinerja kabinet,” ujar Syahganda.

Ia menegaskan, dalam struktur kabinet baru, peran Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup akan sangat signifikan. Bahkan, ia secara terang-terangan menyebut, “Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan era sebelumnya.”

Langkah Strategis Hadapi Tarik-Menarik Kepentingan

Syahganda melihat sejak awal kepemimpinannya, Prabowo sudah memahami bahwa tantangan pemerintah tidak ringan. Ia menilai ada tekanan besar dari berbagai kepentingan, baik politik maupun ekonomi, yang datang dari dalam negeri hingga level global.

Dalam situasi tersebut, kehadiran figur seperti Jumhur dianggap mampu menjadi penyeimbang. Terlebih, Syahganda menilai Jumhur dikenal sebagai sosok yang sulit dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

“Dia bukan tipe yang mudah disogok atau ditekan. Itu yang membuat posisinya penting dalam kabinet saat ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proses masuknya Jumhur ke kabinet bukan keputusan mendadak. Komunikasi sudah berlangsung sejak 2024 dan kembali menguat pada Maret 2026 sebelum akhirnya resmi dilantik.

Adaptasi Menteri Lama Era Jokowi

Selain menyoroti sosok Jumhur, Syahganda juga mengamati perubahan sikap para menteri yang berasal dari era Presiden Joko Widodo. Ia menilai para pejabat lama mulai beradaptasi dengan gaya kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, transformasi ini menjadi bagian dari proses penyesuaian terhadap arah kebijakan baru pemerintah. Ia bahkan menyinggung posisi Kapolri yang tetap bertahan meski reshuffle terjadi.

“Kenapa Kapolri tidak dicopot? Saya melihat memang tidak dianggap sebagai faktor yang perlu diganti saat ini,” ujarnya.

Reshuffle Tak Pernah Sepi Kontroversi

Sementara itu, pengamat militer Anton Permana menilai perombakan kabinet selalu membawa konsekuensi politik. Ia menegaskan bahwa sistem koalisi yang dianut Indonesia membuat pembagian kursi menteri tidak bisa dilepaskan dari kompromi.

“Penunjukan menteri pasti memunculkan pro dan kontra. Ini bagian dari realitas politik koalisi,” kata Anton.

Sumber: