Mensesneg Ungkap Sepak Terjang Wamenaker Immanuel Ebenezer Selama 10 Bulan Sebelum Di-OTT KPK

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo mengungkap sepak terjang alias kinerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel tergolong.

 

Prasetyo menilai sepak terjang Noel memuaskan selama 10 bulan menjabat di pemerintahan.

 

Menurut Prasetyo, banyak persoalan penting yang berhasil ditangani Noel, termasuk kasus besar yang menimpa perusahaan tekstil raksasa Sritex.

 

“Kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori memuaskan. Banyak hal yang berhasil diselesaikan di tengah persoalan besar yang kita hadapi,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025).

BACA JUGA:Bukan Cuma Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK Juga Sita Puluhan Mobil, Motor Ducati, dan Uang Saat OTT

 

Prasetyo menekankan, salah satu capaian signifikan yang ditangani Wamenaker adalah persoalan yang muncul di Sritex.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Noel dalam kasus hukum tidak ada kaitannya dengan kinerjanya di Kementerian Ketenagakerjaan.

 

“Sebetulnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja cukup luar biasa. Namun itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang kini dihadapi,” jelasnya.

 

Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum

 

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima laporan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Noel.

BACA JUGA:Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK di Kemenaker, Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Presiden, kata dia, menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

“Bapak Presiden menegaskan bahwa ranah ini sepenuhnya hukum. Beliau menghormati proses yang sedang berjalan di KPK dan mempersilakan agar proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

 

Prasetyo juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan para menteri dan wakil menteri agar berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tidak menyalahgunakan jabatan.

 

“Tentu pemerintah menyampaikan keprihatinan karena salah satu anggota Kabinet Merah Putih harus menghadapi proses hukum melalui OTT tersebut,” imbuhnya.

 

 

 

Sumber: