Gubernur Pramono Anung Batalkan Relokasi Pedagang Pasar Taman Puring, Ini Alasannya

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Rencana relokasi pedagang Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, yang sempat mencuat pascakebakaran hebat beberapa waktu lalu, resmi dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI menggelar rapat koordinasi membahas nasib para pedagang yang terdampak.

Sebelumnya, Pramono berencana memindahkan para pedagang ke lokasi sementara (Loksem) agar aktivitas jual-beli tetap berjalan sambil menunggu proses perbaikan pasar selesai. Namun, rencana tersebut akhirnya diurungkan.

BACA JUGA:Terungkap! Ini Kronologi dan Penyebab Kebakaran Pasar Taman Puring

“Kami rapat mengenai Taman Puring dan ternyata memang di lapangan ada persoalan,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/7/2025). Ia menjelaskan, laporan dari Wali Kota Jakarta Selatan menyebutkan adanya dinamika di lapangan yang membuat relokasi sulit direalisasikan.

Meskipun Pasar Taman Puring berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI, pengelolaannya ternyata tidak berada di bawah Perumda Pasar Jaya, melainkan dikelola secara independen.

Selain itu, sebagian besar pedagang menyatakan keinginan untuk membangun kembali pasar secara swadaya, tanpa bergantung pada dana pemerintah.

“Mereka ingin berswadaya, sendiri. Maka kami akan dalami dulu kondisi di Taman Puring ini sebelum mengambil keputusan lanjutan,” jelas Pramono.

BACA JUGA:Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali Tutup Usia, Dimakamkan Usai Zuhur di Bekasi

Di sisi lain, sejumlah pihak tetap menilai relokasi perlu dipertimbangkan secara serius. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyebut bahwa Pasar Taman Puring sudah beberapa kali mengalami insiden kebakaran, dan perlu dibangun kembali dengan sistem keselamatan yang lebih modern.

“Jika tidak direlokasi, maka harus dilakukan redevelop­ment total dengan sistem keselamatan mutakhir,” tegasnya.

Mujiyono juga mendorong adanya pembaruan regulasi pengelolaan pasar, termasuk pelatihan rutin penanganan kebakaran untuk para pedagang serta peningkatan akuntabilitas pengelola pasar.

Keselamatan pedagang dan pengunjung dinilai harus menjadi prioritas, seiring dengan langkah pembenahan menyeluruh yang kini tengah dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta.

 

Sumber: