Siapkan SDM Kompeten, IATPI Dorong Percepatan Sertifikasi Konstruksi Nasional

radarpena.co.id - Sektor konstruksi menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sektor ini memberikan andil sebesar 9,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bahkan, sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,49 persen pada kuartal II 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,1 persen.

Sayangnya, capaian ekonomi yang gemilang tersebut tidak sejalan dengan jumlah tenaga kerja konstruksi (TKK) yang tersertifikasi. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029, Insannul Kamil, menyoroti rendahnya angka sertifikasi TKK saat ini.

Dari total 8,2 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru 629.622 orang yang mengantongi sertifikat kompetensi. Artinya, jumlah tenaga kerja bersertifikat belum menyentuh angka 10 persen dari total keseluruhan.

Padahal, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan tegas mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi.

BACA JUGA:Anak Terlindungi dan Terpantau dengan Smartwatch Canggih ini, Harga Ramah Kantong

BACA JUGA:Kejutan Awal Debut: Motorola Edge 70 Max Hadir dengan Baterai dan Chipset Gahar

"BPS mencatat kita memiliki tenaga kerja di sektor konstruksi lebih kurang 8,2 juta orang. Pasal 70 UU Jasa Konstruksi mewajibkan semua orang yang bekerja di sektor ini untuk memiliki sertifikat. Namun, hingga saat ini, baru 629.622 orang yang tersertifikasi," ujar Insannul.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) periode 2023–2027, Endra S. Atmawidjaja, menyatakan kesiapan organisasinya untuk membantu mempercepat pemenuhan sertifikasi. IATPI berkomitmen menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi tenaga profesional.

Endra menekankan bahwa pihaknya tidak sekadar menerbitkan sertifikat. IATPI fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan guna menjaga standar kompetensi.

"Kami melatih para profesional sebelum memberikan sertifikasi. Setelah sertifikat terbit, kami terus menjaga kualitas kompetensi mereka agar tidak menurun," jelas Endra.

BACA JUGA:Diam-diam Negara ini Tanam Chip Otak Komersial Pertama di Dunia

BACA JUGA:RedDoorz:Sport Tourism Kian Diminati, Sindoro Sumbing Triathlon 2026 Dongkrak Okupansi

IATPI sendiri menaungi berbagai bidang keahlian, mulai dari air minum, sanitasi, air limbah, persampahan, drainase, hingga plumbing. Ke depannya, organisasi ini akan merambah kompetensi di bidang green infrastructure (infrastruktur hijau) dan carbon credit (kredit karbon).

Senada dengan Endra, Anggota Dewan Kehormatan IATPI, Joni Hermana, menilai kompetensi SDM sebagai kunci utama percepatan pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti rendahnya akses layanan sanitasi aman di Indonesia yang baru mencapai 10,2 persen, atau terendah di kawasan ASEAN.

Sumber: