Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Adidaya Institute: Era Prabowo-Gibran Bantah Ramalan Pesimis

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Adidaya Institute: Era Prabowo-Gibran Bantah Ramalan Pesimis

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Adidaya Institute nilai era Prabowo-Gibran sukses jaga momentum ekonomi.--

Radarpena.co.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen. Angka tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi nasional masih mampu bertahan di tengah tekanan global yang terus meningkat.

Adidaya Institute melihat capaian tersebut sebagai bukti bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap tangguh di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, menegaskan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator bahwa aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen merupakan sinyal positif bahwa ekonomi nasional tetap resilien di tengah tekanan global. Pertumbuhan 5,6 persen adalah tanda ekonomi bergerak,” ujar Bram dalam keterangannya kepada media, Jumat (8/6).

Belanja Pemerintah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Bram menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan besarnya kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, belanja negara masih menjadi penggerak utama untuk menjaga momentum ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu.

Meski begitu, Bram mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan belanja negara sebagai dorongan konsumsi jangka pendek. Ia menilai pemerintah perlu mengarahkan pengeluaran negara menjadi kekuatan produktif yang mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengubah pola belanja menjadi strategi besar untuk memperkuat investasi, meningkatkan rantai pasok domestik, mempercepat hilirisasi industri, serta mendongkrak produktivitas tenaga kerja.

“Dorongan belanja pemerintah harus diarahkan agar tidak berhenti sebagai consumption push. Belanja negara perlu dikonversi menjadi productive big push, yakni dorongan yang memperkuat investasi, rantai pasok domestik, hilirisasi, produktivitas tenaga kerja, dan penciptaan nilai tambah,” jelas Bram.

Prabowo-Gibran Dinilai Tidak Cukup Hanya Jaga Pertumbuhan

Lebih lanjut, Bram menyebut tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berhenti pada menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Pemerintah juga harus mampu membawa ekonomi Indonesia menuju level transformasi yang lebih tinggi.

Ia menilai pengeluaran pemerintah atau government spending harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, belanja negara tidak hanya menghasilkan konsumsi sesaat, tetapi juga mampu menciptakan investasi baru dan pertumbuhan jangka panjang.

“Namun agenda Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan, melainkan menaikkannya ke level transformasi. Government spending harus jadi jembatan dari konsumsi menuju produktivitas, dari belanja menuju investasi, dan dari program prioritas menuju Big Push ekonomi nasional,” katanya.

Pajak Tambang Disebut Lebih Baik daripada Tambah Utang

Bram juga menilai pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat dalam menjaga momentum ekonomi nasional melalui berbagai instrumen fiskal. Salah satu langkah yang ia soroti ialah upaya meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan pemajakan di sektor pertambangan seperti nikel dan batu bara.

Menurut Bram, strategi pajak ekspansif tersebut jauh lebih sehat dibandingkan menambah ketergantungan terhadap utang luar negeri maupun kreditur internasional.

Ia memandang optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam bisa menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.

Pernyataan Adidaya Institute tersebut sekaligus membantah berbagai pandangan pesimis yang sebelumnya meragukan arah pembangunan ekonomi pada masa awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada kuartal pertama 2026, pemerintah dinilai masih mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait