Prabowo-Gibran dalam Sorotan: Aktivis 98 Sebut Rezim Kini Khianati Dasa Sila Bandung & UUD 1945!

Radarpena.co.id - Geger! Jagat politik tanah air kembali memanas tepat saat peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Jaringan aktivis 98 lintas kota melempar bom kritik pedas yang menuding pemerintahan Prabowo-Gibran telah melenceng jauh dari rel sejarah. Mereka menegaskan bahwa kebijakan penguasa saat ini adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap Dasa Sila Bandung 1955 dan mandat Pembukaan UUD 1945. Apakah Indonesia sedang kehilangan arah di tengah ambisi global?

Dasa Sila Bandung 71 Tahun: Antara Seremoni dan Realitas Pahit

Dasa Sila Bandung bukan sekadar catatan usang di buku sejarah. Bagi para aktivis 98, momentum yang lahir dari keringat para Founding Fathers pada 18-25 April 1955 ini seharusnya menjadi kompas strategis bangsa. Memasuki usia ke-71, Indonesia dituntut lebih konsisten terhadap prinsip kedaulatan, keadilan, dan kerja sama antarbangsa.

Namun, realitasnya justru dianggap berbanding terbalik. Para aktivis menilai peringatan KAA tahun ini jangan sampai terjebak dalam seremoni historis belaka. Mereka menuntut kebijakan nasional yang konkret di tengah kompetisi global yang makin beringas, bukan sekadar kebijakan yang terlihat gagah namun rapuh di dalam.

Langkah Bergabung ke Board of Peace (BOP): Diplomasi atau Pengkhianatan?

Salah satu poin paling krusial yang memicu amarah aktivis 98 adalah keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP). Langkah ini dicap sebagai wujud nyata pengkhianatan terhadap semangat Dasa Sila Bandung 1955. Mengapa? Karena posisi ini dinilai mengikis independensi Indonesia dalam tatanan internasional.

Kritik tajam juga mengarah pada praktik demokrasi di tanah air. Aktivis 98 menyebut Indonesia sedang terjebak dalam "demokrasi liberal prosedural" yang hanya melahirkan tirani mayoritas yang opresif dan represif. Data bicara banyak; skor indeks penegakan hukum yang jalan di tempat serta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terpuruk di angka 34/100 menjadi bukti otentik kegagalan sistemik ini.

Ekonomi Kapitalistik Rente: Bayang-Bayang IMF Belum Sirna

Sektor ekonomi tak luput dari sorotan tajam. Rezim Prabowo-Gibran dituding masih memelihara praktik ekonomi kapitalistik rente yang berakar pada neoliberalisme. Mirisnya, para aktivis menyebut ekonomi Indonesia masih tunduk sebagai "jajahan" melalui 50 butir Letter of Intent (LoI) dengan IMF—sebuah warisan era Soeharto yang dianggap masih menghantui kebijakan saat ini.

Ketergantungan pada desain kebijakan eksternal ini dinilai sangat kontradiktif dengan semangat kemandirian ekonomi. Alih-alih memperkuat posisi tawar di panggung dunia, kebijakan yang mendorong liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi justru memperdalam ketergantungan struktural. Hasilnya? Ruang bagi akumulasi keuntungan para elite terbuka lebar, sementara kontrol negara atas sektor strategis justru melemah.

Pelanggaran Pasal 33 UUD 1945 dan Ancaman Identitas Bangsa

Aktivis 98 menegaskan bahwa kegagalan pemerintah melindungi tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum adalah bentuk penyimpangan nyata terhadap Pasal 33 UUD 1945. Paradoks arah ekonomi ini tidak hanya merugikan rakyat secara finansial, tetapi juga merusak kedaulatan nasional secara permanen.

Di sisi lain, isu budaya juga menjadi perhatian serius. Gelombang westernisasi atau imperialisme budaya asing membuat bangsa Indonesia perlahan kehilangan identitas dan jati diri. Dampak paling nyata dirasakan oleh masyarakat adat yang semakin termarjinalkan di tanah mereka sendiri akibat dominasi nilai-nilai luar yang dipaksakan masuk.

Suara Rakyat: Kembali ke Marwah Kedaulatan

Refleksi 71 tahun Dasa Sila Bandung ini menjadi alarm keras bagi penguasa. Aktivis 98 mendesak pemerintah untuk segera kembali ke jalur kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi dalam hubungan internasional. Indonesia tidak boleh menjadi pengikut agenda global yang justru merugikan kepentingan nasional.

Mampukah Prabowo-Gibran menjawab kritik pedas ini dengan kebijakan yang lebih pro-rakyat? Ataukah Indonesia akan terus terjebak dalam labirin neoliberalisme yang mengabaikan sejarah besar bangsa? Publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas panggung politik. (*)

Sumber: