Jimly Asshiddiqie Usul Indonesia 'Cabut' Sementara dari Dewan Perdamaian, Ada Apa?

Radarpena.co.id - Panggung geopolitik dunia sedang bergejolak hebat. Konflik panas yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat banyak pihak gerah, tak terkecuali di tanah air. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, baru saja melontarkan usulan mengejutkan yang bisa mengubah posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Ia menyarankan agar Indonesia menangguhkan sementara keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian atau yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP).

Usulan ini lahir dari keresahan mendalam melihat situasi dunia yang makin tidak menentu. Banyak pihak, menurut Jimly, mulai meragukan efektivitas forum tersebut. Alih-alih menjalankan fungsi perdamaian, BoP justru dipandang oleh sebagian orang sebagai alat kepentingan kekuasaan semata.

“Saya rasa ada baiknya juga sesudah terjadi perang ini. Banyak orang mengaitkan bahwa ini bukan Board of Peace, tapi Board of Power,” ungkap Jimly saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dua Syarat Mutlak untuk Kembali Aktif

Jimly menekankan bahwa langkah ini bukanlah aksi mundur dari pergaulan internasional. Indonesia tetap menjadi bagian dari forum tersebut, hanya saja pemerintah perlu menunda kewajiban keanggotaannya sebagai bentuk protes diplomatik yang cerdas dan terukur. Ia pun membeberkan dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum Indonesia kembali aktif dalam forum itu.

Syarat pertama adalah meredanya konflik bersenjata yang saat ini membara antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kedua, adanya kepastian nyata mengenai pengakuan kedaulatan negara Israel terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut Jimly, kedua poin ini adalah harga mati demi menciptakan stabilitas global yang adil.

“Nah, kalau sudah ada kepastian, baru kita aktif lagi,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa menunda kewajiban bukanlah berarti keluar sepenuhnya. Indonesia memilih langkah taktis untuk menunjukkan sikap tegas di tengah polarisasi dunia yang semakin tajam.

Indonesia: Penengah di Tengah Ancaman Adu Domba

Lebih lanjut, Jimly menyoroti posisi unik Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, meskipun bukan termasuk negara Arab. Indonesia dinilai punya modal besar untuk menjadi jembatan bagi berbagai faksi di dunia Islam yang saat ini rawan terpecah belah.

Di tengah intrik politik global, Jimly mewanti-wanti adanya potensi upaya adu domba. Ia melihat skenario di mana negara-negara Islam—baik bangsa Arab, Turki, Persia atau Iran, hingga Pakistan—bisa saja dipecah belah demi kepentingan pihak tertentu, terutama Israel. Inilah saatnya Indonesia mengambil peran kepemimpinan untuk merajut kembali persatuan dunia Islam.

“Indonesia sebagai negeri muslim terbesar sekarang, non-Arab, sudah saatnya berperan untuk bagaimana menjembatani potensi konflik adu domba dari Israel kepada dunia Islam. Bangsa Arab dengan bangsa non-Arab, Turki, Persia atau Iran, Indonesia dan Pakistan mudah-mudahan bisa merujukkan dunia Islam. Jangan nanti diadu domba,” ujar Jimly dengan nada penuh harap.

Membaca Sinyal Diplomasi Baru

Usulan untuk menangguhkan keanggotaan dalam Dewan Perdamaian ini bisa jadi merupakan sinyal akan adanya perubahan arah diplomasi Indonesia. Jika pemerintah benar-benar mengadopsi usul ini, maka Indonesia bakal mengirimkan pesan kuat ke dunia bahwa posisi negara kita tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam isu perdamaian global.

Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi sebagai pihak yang tidak sekadar "mengikuti arus", melainkan berani mengambil sikap saat forum-forum internasional dianggap kehilangan taringnya. Apakah pemerintah akan segera merealisasikan usul ini? Publik tentu menantikan langkah konkret dari kementerian terkait dalam menyikapi usulan yang cukup radikal di tengah memanasnya krisis internasional ini.

Satu hal yang pasti, Jimly Asshiddiqie telah membuka diskursus baru yang akan terus diperdebatkan di kalangan pengamat hubungan internasional. Di tengah ketidakpastian perang yang melibatkan kekuatan besar, Indonesia kini dituntut untuk terus menimbang, apakah bertahan di dalam sistem atau berani mengambil jarak demi martabat bangsa dan perdamaian yang lebih hakiki. - Anisha Aprilia/Disway - 

Sumber: