7 Pejabat Eselon I Resmi Jabat Pos Baru di Kementerian PU, Ini Misi Besarnya

Radarpena.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali melakukan langkah strategis. Pada Jumat, 1 Mei, Menteri PU Dody Hanggodo melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta. Pergantian ini langsung diarahkan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempercepat realisasi program prioritas pemerintah.

Langkah ini menjadi bagian dari penataan kelembagaan agar sistem kerja di Kementerian PU semakin efektif, responsif, dan berdampak nyata. Dengan komposisi pejabat baru, pemerintah berharap koordinasi internal semakin solid dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Susunan Lengkap Pejabat Baru Eselon I

Tujuh pejabat yang dilantik mengisi posisi kunci yang berperan langsung dalam pengambilan kebijakan strategis. Mereka terdiri dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal

2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air

3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi

7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Posisi strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas unit sekaligus mendorong percepatan program pembangunan infrastruktur nasional.

Bukan Sekadar Rotasi, Ini Strategi Penguatan Kinerja

Menteri Dody menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan. Ia menilai penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kinerja.

Menurutnya, setiap program di Kementerian PU harus memberikan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta fokus pada dampak nyata, bukan hanya penyelesaian administratif.

Sumber: