Ada Jenderal TNI-Polri yang Bekingi Tambang Ilegal, Ini Ultimatum Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 2025-Anisha-Radarpena.co.id
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan soal maraknya tambang ilegal di Indonesia.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut ada 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Potensi kekayaan yang dihasilkan dilaporkan minimal Rp300 triliun,” tegas Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan itu mengultimatum tegas para pihak yang terlibat, termasuk jenderal TNI maupun Polri yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut.
BACA JUGA:Viral! Tamu Hotel Syariah di Pekalongan Diusir Usai Tolak Bayar Biaya Tambahan
“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.
Prabowo juga meminta kader partai, termasuk dari Gerindra, untuk segera melapor jika terlibat. Ia menegaskan tidak akan melindungi siapapun, meski berasal dari partainya sendiri.
“Kalau ada yang terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti maraknya praktik bisnis ilegal seperti tambang ilegal, judi online, narkoba, hingga penyelundupan. Menurutnya, fenomena ini menjadi kenyataan pahit bagi rakyat Indonesia.
BACA JUGA:Polisi Usut Kasus Pencemaran Nama Baik Ruben Onsu
“Kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis manipulatif,” kata Puan.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan dinikmati segelintir pihak yang melanggar hukum.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
